Kutai Kartanegara – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat melalui koordinasi lintas pemerintah daerah, termasuk dalam mendukung pemenuhan fasilitas penunjang yang dibutuhkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Awang Agus Dharmawan, menanggapi keluhan Pokdarwis Dikma Lestari terkait kebocoran pada fasilitas homestay di kawasan Danau Semayang.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, pengelolaan homestay tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
“Untuk bangunan homestay di kawasan Danau Semayang yang dimaksud, setahu saya pengelolaannya berada di bawah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya, Kamis (22/10/2026).
Sementara itu, Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dispar Kukar, Airin Susanti, menjelaskan bahwa pihaknya turut berperan dalam memberikan informasi dan rekomendasi terkait kebutuhan fasilitas Pokdarwis yang ada di daerah.
Kemudian kata Dia, Dispar Provinsi Kalimantan Timur biasanya berkoordinasi dengan Dispar Kukar untuk meminta data Pokdarwis yang membutuhkan dukungan fasilitas.
Data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kelompok yang dinilai memerlukan bantuan untuk menunjang pengelolaan destinasi wisata.
Ia menerangkan, bantuan yang diberikan umumnya berupa barang atau fasilitas penunjang, bukan dalam bentuk uang maupun anggaran yang diserahkan langsung kepada Pokdarwis.
“Kalau ada bantuan dari dinas pariwisata provinsi, biasanya mereka menghubungi kami dan meminta data Pokdarwis mana yang memang perlu dibantu dari segi fasilitas,” jelas Airin.
Sebagai perangkat daerah yang mengetahui kondisi dan perkembangan Pokdarwis di Kukar, Dispar berupaya memberikan rekomendasi berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Dengan demikian, dukungan yang tersedia diharapkan dapat menjawab kebutuhan pengelola sekaligus membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.
Airin menegaskan, keaktifan Pokdarwis menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan dalam pemberian rekomendasi bantuan, baik yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Menurutnya, kelompok yang aktif menjalankan kegiatan dan mengelola destinasi perlu menjadi perhatian agar bantuan fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal.
Hal ini juga untuk memastikan dukungan pemerintah benar-benar diberikan kepada kelompok yang membutuhkan dan memiliki aktivitas pengelolaan yang berjalan.
“Kami tegaskan, jika ada bantuan, baik dari dinas provinsi maupun dari Kukar, syaratnya Pokdarwis harus aktif. Sangat disayangkan jika Pokdarwis yang aktif justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang tidak aktif malah menerima. Artinya, bantuan itu harus tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui koordinasi dan pendataan tersebut, Dispar Kukar berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
Dukungan fasilitas yang sesuai kebutuhan diharapkan dapat membantu Pokdarwis meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi, menjaga keberlanjutan usaha wisata, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung.
“Lewat koordinasi lintas pemerintah daerah dan sesuai data, kami mendorong bantuan fasilitas bagi Pokdarwis aktif agar tepat sasaran, mendukung peningkatan kualitas destinasi, serta memperkuat pariwisata berbasis masyarakat,” tegas Airin. (adv/nr/ko)
