Kutai Kartanegara – Warga Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), telah menantikan pembangunan Jalan Martadinata dan Jalan Sukarelawan selama lebih dari 40 tahun.
DPRD Kukar kini membahas langkah penanganan kedua ruas jalan tersebut, dengan total panjang mencapai 3 kilometer.
Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kukar bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), unsur perhubungan, serta pihak Kecamatan Muara Jawa di ruang rapat Komisi III DPRD Kukar, Selasa (20/10/2026).
Sekretaris Komisi III DPRD Kukar, Fachruddin, mengatakan penanganan kedua ruas jalan tersebut perlu masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Ia juga meminta agar pekerjaan tetap dapat dimulai meskipun kemampuan anggaran belum memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh ruas sekaligus.
“Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau jalannya bagus, aktivitas ekonomi juga bisa meningkat dan berpotensi menambah PAD daerah,” ujarnya.
Jalan Martadinata memiliki panjang sekitar 1,7 kilometer, sedangkan Jalan Sukarelawan mencapai 1,3 kilometer.
Berdasarkan perhitungan Dinas PU yang disampaikan dalam RDP, kebutuhan anggaran pembangunan diperkirakan mencapai Rp10 miliar per kilometer.
Dengan perhitungan tersebut, kebutuhan anggaran untuk menangani kedua ruas jalan diperkirakan mencapai Rp30 miliar.
Sementara itu, alokasi awal Rp5 miliar diperkirakan dapat menangani sekitar 500 meter, bergantung pada kondisi lapangan dan jenis pekerjaan yang diperlukan.
Ia menyebut keterbatasan keuangan daerah menjadi tantangan dalam merealisasikan pembangunan.
Karena itu, DPRD Kukar akan menyampaikan usulan anggaran untuk kedua ruas jalan tersebut dalam pembahasan anggaran 2027.
“Untuk tahun 2027, besok kami juga ada rapat Badan Anggaran (Banggar). Insyaallah, kami akan menyuarakan agar pembangunan jalan ini mendapat perhatian dalam penganggaran,” kata dia.
Ia berharap penanganan dapat dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh ruas jalan selesai dibangun.
Dalam pembahasan RDP, penanganan selama sekitar lima tahun menjadi salah satu target yang diupayakan.
Di sisi lain, kondisi jalan yang bergelombang dan becek membuat penataan badan jalan dapat menjadi langkah awal apabila semenisasi belum bisa dilakukan.
Penanganan tersebut diharapkan membantu mobilitas masyarakat, terutama saat mengangkut hasil panen dari kawasan perkebunan.
“Kalau belum bisa langsung dilakukan semenisasi, paling tidak badan jalannya dirapikan dan dibentuk terlebih dahulu. Paling tidak, jalan itu bisa difungsikan dengan baik sambil menunggu pembangunan lanjutan,” jelasnya.
Ia menyebut, akses jalan yang layak juga dibutuhkan untuk menunjang rencana pembangunan kampung nelayan di kawasan tersebut.
Dengan infrastruktur yang memadai, kegiatan masyarakat di sektor perkebunan maupun perikanan diharapkan dapat berjalan lebih lancar.
Sebagai perwakilan daerah pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Samboja, ia menyatakan akan terus mengupayakan agar pembangunan kedua ruas jalan tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Kita memahami kondisi keuangan daerah saat ini, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak juga harus diperhatikan,” tutupnya. (adv)
