Kutai Kartanegara – Program RTKU Terbaik tahun 2026 mulai memasuki tahap pelaksanaan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) kini mengaktifkan tim pendamping di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan untuk mengawal proses verifikasi usulan dari masing-masing RT.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan pelaksanaan program mulai bergerak sejak Oktober 2026. Penyaluran anggaran akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing wilayah.
“Ini mulai Oktober seolah-olah nanti bertahap kita akan salurkan,” kata Arianto.
Untuk tahun 2026, besaran anggaran program RTKU Terbaik mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya direncanakan Rp100 juta, anggaran yang disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi sekitar Rp50 juta.
Dari jumlah tersebut, Rp29 juta digunakan untuk operasional RT berupa insentif. Sementara Rp21 juta disiapkan untuk mendukung kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui RT.
Namun, DPMD Kukar belum menetapkan secara spesifik seluruh bentuk kegiatan yang akan menggunakan anggaran Rp21 juta tersebut. Hal ini lantaran pelaksanaan harus disesuaikan dengan waktu yang tersisa pada penghujung 2026.
“Rp21 juta itu penggunaannya apa? Nanti masih dikaji kira-kira menyesuaikan waktu tiga bulan ini bisa terlaksana dan menyesuaikan kapan kesiapan semua anggaran itu disalurkan,” ujarnya.
Arianto menegaskan, setiap usulan RT akan terlebih dahulu dilihat dan diverifikasi. Tim pendamping bersama kecamatan akan membantu memastikan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan anggaran dan waktu yang tersedia.
Sejumlah kebutuhan masyarakat dapat menjadi pilihan pemanfaatan dana tersebut. Di antaranya penyediaan fasilitas internet gratis, pembangunan infrastruktur lingkungan maupun mendukung kegiatan gotong royong.
Menurut Arianto, pemerintah tidak ingin memaksakan seluruh program apabila tidak memungkinkan diselesaikan dalam waktu yang tersisa. Pertimbangan utama adalah memastikan kegiatan yang dipilih benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
“Kita akan lihat usulan-usulan RT itu, kemudian kita simulasikan mampunya dilaksanakan apa,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga akan mempertimbangkan dampak yang dihasilkan. Artinya, kegiatan yang dipilih diharapkan tidak hanya mampu direalisasikan secara administratif, tetapi juga benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Di tiga bulan terakhir 2026 ini, ketika nanti dilaksanakan itu betul-betul bermanfaat, berdampak, dapat dirasakan warga RT,” tandasnya. (adv/ns/ko)
