Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengevaluasi sistem penanganan kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk. Salah satu perhatian utama adalah memastikan ketersediaan air dan akses hidran di titik-titik yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan persoalan ketersediaan air menjadi salah satu evaluasi penting setelah terjadinya kebakaran di kawasan permukiman.
“Yang menjadi evaluasi terbesar itu kemarin pas kebakaran adalah air. Damkar sendiri memerlukan hidran, khususnya di permukiman,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan sumber air yang mudah diakses menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kerja petugas Damkar. Terlebih, sejumlah kawasan permukiman memiliki akses jalan yang terbatas sehingga tidak semua lokasi dapat dengan mudah dijangkau kendaraan pemadam.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah daerah mulai membahas pemetaan kebutuhan air di kawasan permukiman padat. Pembahasan dilakukan bersama jajaran Damkar untuk melihat titik-titik yang membutuhkan penguatan sarana pendukung.
Aulia mengatakan penguatan tersebut dapat menjadi salah satu arah pemanfaatan dana RT pada tahun mendatang. Ia memastikan alokasi dana RT tidak akan dikurangi.
“Untuk kawasan-kawasan padat penduduk di Tenggarong ini, salah satu penguatan kita untuk dana RT tahun depan adalah bagaimana kita memastikan ketersediaan air di setiap sudut-sudut tempat yang sulit untuk dijangkau oleh kendaraan,” jelasnya.
Selain memastikan ketersediaan air, pemerintah juga akan melihat kemungkinan pengembangan sistem pengairan yang dapat mendukung penanganan ketika terjadi bencana kebakaran.
Namun, Aulia menekankan bahwa kebutuhan setiap RT tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah akan melihat kondisi masing-masing wilayah sebelum menentukan bentuk dukungan yang diberikan.
“Nanti kita akan lihat kalau seandainya bisa ditangani dengan dana RT, maka kita akan coba optimalkan pembiayaan kita di dana RT,” ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sekaligus mendukung petugas Damkar ketika menghadapi kebakaran di kawasan padat penduduk.
Di sisi lain, pemerintah juga memberi perhatian terhadap kondisi warga yang terdampak kebakaran. Menurut Aulia, pemulihan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan atau bantuan fisik. Aspek psikologis warga juga harus menjadi bagian dari proses recovery.
“Selain kita merecovery dari perspektif fisik, kita juga harus melihat perspektif psikis warga masyarakat kita,” timpalnya. (adv/ns/ko)
