Disdukcapil Kukar Hadirkan DAMKAR, Layanan Perekaman KTP-el yang Sigap

Kutai Kartanegara – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengembangkan berbagai inovasi untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Salah satunya melalui program Datang ke Rumah Rekam KTP-el (DAMKAR) yang difokuskan pada pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iryanto, menjelaskan DAMKAR menjadi bagian dari sejumlah inovasi pelayanan yang dikembangkan pihaknya. Program tersebut melengkapi inovasi lain seperti Bunga Desaku dan Payung Carek yang memiliki sasaran serta fungsi pelayanan masing-masing.

“Selain Bunga Desaku dan Payung Carek, kami juga memiliki sejumlah inovasi lain yang saling melengkapi dan memiliki sasaran pelayanan masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, DAMKAR memiliki fokus khusus pada pelayanan perekaman KTP-el. Penamaan inovasi tersebut mengadopsi filosofi petugas pemadam kebakaran yang dituntut selalu sigap dan responsif ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

“Salah satunya DAMKAR yang lebih difokuskan pada pelayanan perekaman KTP elektronik. Nama tersebut mengadopsi filosofi petugas pemadam kebakaran yang harus sigap dan responsif ketika masyarakat membutuhkan bantuan,” jelasnya.

Melalui pendekatan tersebut, Disdukcapil ingin membangun pola pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Terlebih, perekaman KTP-el merupakan salah satu layanan dasar administrasi kependudukan yang harus dapat diakses oleh warga yang telah memenuhi persyaratan.

Iryanto menegaskan, pengembangan berbagai inovasi itu dilakukan secara terintegrasi. Artinya, setiap program tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas pelayanan.

“Seluruh inovasi tersebut tidak berdiri sendiri. Kami mengatur agar setiap operator menguasai berbagai jenis pelayanan sehingga bisa ditugaskan secara bergantian sesuai kebutuhan di lapangan,” ungkapnya.

Dengan pola kerja tersebut, Disdukcapil Kukar berharap petugas dapat lebih fleksibel dalam menjalankan pelayanan. Penguasaan berbagai jenis layanan oleh operator juga menjadi salah satu strategi untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terlayani sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. (adv/ns/ko)

Internet Terbatas, Warga Tanjung Berukang Harus Bayar hingga Rp25 Ribu untuk Akses Jaringan

Kutai Kartanegara – Keterbatasan jaringan internet masih menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terpencil yang belum didukung akses jaringan memadai, salah satunya Desa Tanjung Berukang, Kecamatan Anggana.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar, Muhammad Iryanto, mengatakan kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi membuat pelayanan administrasi kependudukan secara daring belum dapat berjalan optimal di seluruh wilayah.

“Salah satu tantangan pelayanan administrasi kependudukan di Kukar adalah kondisi geografis dan keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah,” ungkapnya.

Ia mencontohkan kondisi di Desa Tanjung Berukang. Bahkan, kantor desa yang seharusnya menjadi salah satu pusat pelayanan masyarakat belum memiliki akses internet yang memadai. Akibatnya, aktivitas pelayanan yang membutuhkan koneksi jaringan harus menghadapi kendala.

“Di Desa Tanjung Berukang, jaringan internet masih sangat terbatas, bahkan di kantor desa belum tersedia akses internet yang memadai,” jelasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan konektivitas, Iryanto mengungkapkan bahwa masyarakat setempat terpaksa memanfaatkan layanan internet Starlink milik salah satu pengusaha lokal. Namun, akses tersebut tidak gratis. Warga harus mengeluarkan biaya sekitar Rp10 ribu untuk pemakaian selama dua jam atau Rp25 ribu untuk sepuluh jam.

“Kondisi ini tentu cukup memberatkan masyarakat. Padahal, akses internet sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan secara daring,” katanya.

Menurut Iryanto, keterbatasan tersebut perlu menjadi perhatian karena pelayanan administrasi kependudukan semakin membutuhkan dukungan teknologi digital. Tanpa jaringan internet yang stabil, masyarakat di wilayah terpencil berpotensi mengalami kesulitan ketika mengakses layanan yang seharusnya dapat dilakukan secara daring.

Karena itu, dia berharap, program dedikasi Bupati Kukar terkait penyediaan internet desa dapat segera direalisasikan.

“Kami berharap program dedikasi Bupati Kukar terkait penyediaan internet desa dapat segera diwujudkan. Dengan tersedianya jaringan internet yang memadai, masyarakat di wilayah terpencil akan lebih mudah mengakses pelayanan digital,” tutupnya. (adv/ns/ko)

Stok Blangko KTP-el Disdukcapil Kukar Tersisa 4 Ribu Keping

Kutai Kartanegara – Persediaan blangko KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini tersisa sekitar 4.000 keping. Jumlah tersebut perlu mendapat perhatian mengingat kebutuhan blangko untuk pelayanan administrasi kependudukan di Kukar mencapai rata-rata 100 ribu keping setiap tahun.

Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iryanto, mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan tambahan anggaran pengadaan blangko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kukar.

Adapun, dukungan anggaran diperlukan untuk menjaga ketersediaan blangko sekaligus mengantisipasi peningkatan kebutuhan pelayanan ke depan.

“Kami sudah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan blangko melalui RDP bersama Komisi I DPRD Kukar,” kata Iryanto.

Ia menjelaskan, kebutuhan blangko tidak hanya berkaitan dengan pelayanan rutin masyarakat. Disdukcapil juga harus mempersiapkan kebutuhan tambahan seiring rencana pemekaran dan penyesuaian wilayah administrasi tujuh desa definitif maupun desa persiapan di Kukar.

Jika perubahan tersebut ditetapkan, kata Iryanto, masyarakat yang terdampak perlu melakukan penyesuaian dokumen kependudukan karena adanya perubahan nomenklatur dan kode wilayah. Untuk mengantisipasi kebutuhan itu, Disdukcapil memperkirakan diperlukan sekitar 65 ribu keping blangko tambahan.

“Untuk kebutuhan tersebut, kami memperkirakan diperlukan sekitar 65 ribu keping blangko,” ungkapnya.

Iryanto menyebutkan, kebutuhan tahunan Disdukcapil Kukar rata-rata mencapai 100 ribu keping. Angka tersebut bahkan belum memperhitungkan kebutuhan pelayanan yang dilaksanakan melalui petugas di tingkat RT dan desa. Dengan kondisi stok yang tersisa sekitar 4.000 keping, pengadaan tambahan dinilai penting untuk menjaga kelancaran pelayanan.

“Kami berharap ada dukungan anggaran untuk pengadaan blangko. Tidak harus dalam jumlah besar, misalnya sekitar Rp1 miliar untuk belanja blangko KTP elektronik,” tuturnya. (adv/ns/ko)