Hari: 15 September 2026

Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menerapkan kebijakan meliburkan kegiatan sekolah di tengah kondisi udara yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan tersebut diberlakukan hingga kualitas udara dinilai kembali berada pada kondisi sehat.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, meski aktivitas belajar mengajar di sekolah dihentikan sementara, perhatian pemerintah terhadap kebutuhan anak-anak tetap berjalan. Salah satunya melalui pemberian masker untuk melindungi mereka ketika harus beraktivitas di luar rumah.

“Tapi saat ini masih dalam kondisi yang aman. Tetapi anak-anak sekolah masih kita liburkan dan kita berikan masker untuk beraktivitas di luar,” ujar Rudy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Di tengah kebijakan tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak ikut berhenti. Pemerintah Provinsi Kaltim tetap menempatkan program tersebut sebagai salah satu prioritas meskipun siswa tidak mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah.

“MBG tetap jalan ya. Untuk di seluruh Kalimantan Timur MBG tetap menjadi prioritas,” tegasnya. Namun, Rudy mengaku belum mengetahui secara rinci bagaimana mekanisme distribusi atau pengambilan MBG oleh siswa selama sekolah masih diliburkan.

Menurut Rudy, keputusan meliburkan sekolah berkaitan dengan upaya menjaga anak-anak dari paparan udara yang kurang sehat. Pemerintah memilih mengambil langkah pencegahan sambil terus memantau perkembangan kualitas udara akibat karhutla.

Di sisi lain, Rudy memastikan kondisi asap di Kaltim masih dalam penanganan. Ia menyebut pemerintah terus melakukan pengendalian terhadap karhutla di berbagai wilayah yang terdapat titik panas.

Kaltim memang memiliki sejumlah hotspot, tetapi Rudy menilai kondisi tersebut masih dapat ditangani. Ia menegaskan wilayahnya tidak termasuk daerah dengan karhutla paling dominan dibandingkan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia.

“Kalau saat ini yang paling mendominasi adalah Kalbar, Kalteng, Kalsel, Riau, Sumsel, sama Jambi. Ah, jadi itu yang paling besar. Kalau Kaltim insyaallah tidak,” kata Rudy.

Meski sekolah masih diliburkan, pemerintah tetap menjaga agar kebutuhan anak-anak tidak terabaikan. Kombinasi pembatasan aktivitas belajar di luar rumah, pembagian masker dan keberlanjutan MBG menjadi bagian dari langkah pemerintah menghadapi kondisi udara akibat karhutla. Rudy pun menegaskan situasi di Kaltim masih aman dan terkendali.

Samarinda – Kursi Ketua DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2026-2030 kembali menjadi milik Hasanuddin Mas’ud. Di balik kepercayaan tersebut, terselip mandat politik yang lebih besar, yakni mendorong ketua terpilih untuk masuk dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Hasanuddin terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Kukar pada 31 Agustus 2026. Tidak ada persaingan dalam proses tersebut setelah dirinya menjadi satu-satunya kandidat yang mengembalikan berkas pencalonan. Dukungan juga datang dari 20 Pengurus Tingkat Kecamatan (PTK) Golkar se-Kukar.

Kemenangan di internal partai itu sekaligus membuka kembali peluang Hasanuddin untuk maju dalam Pilkada Kukar. Ketua DPRD Kalimantan Timur tersebut mengakui terdapat kewajiban organisasi yang melekat pada setiap ketua DPD yang terpilih.

“Karena saya kebetulan Ketua DPD II Golkar Kukar. Memang komitmennya adalah setiap Ketua DPD yang terpilih itu wajib untuk mencalonkan menjadi kepala daerah,” kata Hasanuddin, Selasa (15/9/2026).

Meski demikian, mandat partai belum otomatis mengubah peluang tersebut menjadi keputusan pencalonan. Hasanuddin masih menempatkan hasil survei elektabilitas sebagai salah satu pertimbangan penting sebelum langkah politik itu benar-benar diambil.

“Terpilih atau tidaknya kan perlu ada survei,” ujarnya. Bagi Hasanuddin, kewajiban organisasi tetap harus berjalan beriringan dengan perhitungan politik yang realistis.

Ketentuan mengenai pencalonan tersebut sebelumnya juga disampaikan Sekretaris DPD Golkar Kaltim Muhammad Husni Fahruddin. Menurutnya, kewajiban maju dalam kontestasi kepala daerah telah menjadi bagian dari pakta integritas yang harus dijalankan ketua DPD terpilih.

“Siapa pun juga yang menjadi ketua terpilih, wajib menjadi calon kepala daerah. Kalau tidak menjadi calon kepala daerah, maka akan ada sanksi dari Partai Golkar,” kata Husni saat Musda sebelumnya.

Hasanuddin memahami adanya konsekuensi tersebut. Namun, ia menilai pencalonan tidak dapat dipaksakan apabila hasil survei justru menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat yang rendah.

“Kalau keterpilihannya ternyata setelah disurvei rendah ya enggak bisa dipaksakan,” ucapnya.

Dengan posisi sebagai Ketua DPD Golkar Kukar, Ketua DPRD Kaltim dan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kaltim, Hasanuddin kini berada dalam posisi strategis untuk menentukan arah politiknya. Apalagi, namanya sebelumnya juga pernah masuk dalam penjajakan kandidat Pilkada Kukar 2024. Kini, mandat baru di tubuh Golkar Kukar kembali menempatkannya dalam radar politik daerah.

“Semua sudah saya bilang bahwa setiap ketua DPD yang terpilih punya kewajiban untuk mencalonkan. Cuman nanti lihat tingkat keterpilihannya,” pungkas Hasanuddin.