Hari: 11 Februari 2026

Tenggarong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, menyebut Wisata Danau Biru Panca Jaya, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara optimal dan ditata lebih baik.

Menurutnya, potensi tersebut sudah terlihat dari tingginya kunjungan masyarakat setiap hari.

Idham menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperjelas legalitas lahan.

Saat ini, status tanah di kawasan tersebut masih terbagi-bagi, ada yang merupakan milik pribadi warga dan ada pula yang lainnya.

“Kita minta agar legalitas tanahnya jelas. Lahannya masih terbagi, ada milik warga pribadi dan ada yang lainnya. Itu memang baik untuk pengembangan wisatanya kalau bisa difasilitasi,” ujarnya kepada media ini, Rabu (11/2/2026).

Ia menilai, kawasan tersebut kini sudah berkembang secara alami. Warung-warung milik warga buka setiap hari dan aktivitas ekonomi mulai tumbuh.

Namun, penataan kawasan dinilai masih perlu perhatian dari Dinas Pariwisata agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung.

Terkait isu keamanan, terutama karena danau tersebut merupakan bekas tambang, Idham menyebut saat ini sudah ada larangan mandi di lokasi.

“Sekarang sudah dilarang mandi di situ. Warga yang menaikkan perahu juga diwajibkan memakai pelampung dan sudah disiapkan demi keselamatan,” kata dia.

Meski demikian, ia mengakui masih ada pengunjung yang nekat mandi, padahal kondisi danau cukup dalam dan berbahaya.

Ia menjelaskan, sebelum adanya aktivitas tambang, kawasan tersebut memang sudah memiliki sumber mata air alami dan sejak dulu dimanfaatkan warga.

“Sebelum ada tambang memang sudah ada mata air di situ. Orang-orang dulu juga mandi di sana, bahkan ada cerita-cerita tentang orang sakti yang mandi di situ,” jelasnya.

Selain wisata perahu, potensi UMKM di sekitar danau juga cukup besar, berbagai pedagang menjajakan makanan dan minuman, bahkan sudah tersedia wahana permainan anak seperti balon raksasa dan playground sederhana.

Ia menuturkan bawahan beberapa pedagang mengaku telah berjualan sekitar dua bulan terakhir dan merasakan ramainya pengunjung, terutama saat hari libur.

Idham berharap pemerintah desa bersama instansi terkait dapat menata kawasan tersebut secara menyeluruh, termasuk pengelolaan parkir dan penambahan wahana permainan.

“Harapannya tentu kawasan itu bisa diatur dengan baik dan menambah PAD. Parkir bisa dikelola dengan baik, wahana permainan bisa ditambah agar semakin menarik wisatawan,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan pendekatan pemerataan pembangunan berbasis wilayah.

Pendekatan tersebut menjadi fokus dalam pelaksanaan renewal forum konsultasi publik yang digelar di Gedung Bappeda lantai 1, Tenggarong, Rabu (11/2/2026),

Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan penyempurnaan rancangan sebelum dibahas dan ditetapkan sebagai RKPD definitif.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menjelaskan forum tersebut disiapkan sebagai ruang resmi sesuai regulasi untuk menghimpun berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat.

“Hari ini kita memang menyiapkan media sesuai regulasi untuk menyempurnakan rancangan RKPD yang nantinya akan dibahas dan ditetapkan menjadi RKPD,” ujarnya.

Ia menjelaskan, metode pelaksanaan tahun ini berbeda dari sebelumnya. Jika pada tahun-tahun lalu forum lebih banyak diisi paparan pemerintah, kini pendekatannya diubah dengan memberi ruang lebih luas bagi para pemangku kepentingan.

“Metode tahun ini kita ubah. Jika sebelumnya lebih banyak pemerintah yang memberikan paparan, kini selama dua hari pelaksanaan renewal RKPD, hari ini dan besok, kita lebih banyak mendengar,” tegasnya.

Menurut Dafip, forum konsultasi publik memang dirancang sebagai ruang dialog untuk memastikan dokumen perencanaan yang telah disusun benar-benar adaptif dan sejalan dengan harapan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memaparkan gambaran sinkronisasi rencana kerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten tahun 2027 agar arah kebijakan tetap selaras.

Ia menegaskan, proses perencanaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Seluruh alur tersebut nantinya akan menjadi satu kesatuan, dibahas dalam Musrenbang kabupaten, kemudian dirumuskan dalam rancangan RKPD,” jelasnya.

Hasil pembahasan, kata dia, nantinya akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2027 dan selanjutnya dituangkan dalam APBD 2027.

“Aspirasi dari DPRD juga akan masuk dalam proses tersebut, lalu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah melalui Renja 2027 dan dituangkan dalam APBD 2027,” ucapnya.

Terkait prioritas pembangunan, Dafip menyebut tema RKPD 2027 disusun secara tematik dengan pendekatan pemerataan berbasis kewilayahan, selaras dengan tahapan RPJMD 2025–2029.

Tahun 2027 sendiri ia menyebut akan difokuskan pada sektor pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

“Rumusan tersebut nantinya akan diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan masing-masing perangkat daerah, serta disinkronkan dengan program pemerintah pusat dan provinsi agar target capaian pemerintah kabupaten selaras dengan capaian di tingkat yang lebih tinggi,” tutupnya. (ak/ko)