Pemkab Kukar Lepas 13 Peserta Pelatihan Welder SMAW 4G ke Batam

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melepas 13 peserta untuk mengikuti pelatihan welder SMAW 4G ke Batam.

Kegiatan pelepasan tersebut digelar di Pendopo Bupati Kukar, Tenggarong pada Rabu (10/12/2025).

Hal ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kukar dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar siap berdaya saing di sektor industri.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri memaparkan bahwa program pelatihan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Kukar dengan SKK Migas.

“Pelepasan peserta ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh pembiayaan kegiatan ditanggung sepenuhnya oleh SKK Migas melalui kerja sama dengan K3S, termasuk sejumlah kontraktor karya seperti PHN dan PHSS.

Pemerintah daerah, kata dia, bertugas melakukan seleksi dan menyiapkan peserta, sedangkan pelaksanaan teknis pelatihan dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi.

“Seluruh pembiayaan kegiatan ditanggung 100 persen oleh SKK Migas melalui K3S,” kata dia menegaskan.

Menurutnya, SKK Migas sebagai regulator bekerja sama dengan Pemkab Kukar dalam pelaksanaan program ini, sementara lembaga Petrotecno ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan.

Petrotecno dipilih karena telah memenuhi standar dan spesifikasi yang dibutuhkan industri migas dan manufaktur.

Aulia menyebutkan, program pelatihan welder SMAW 4G tersebut telah memasuki tahun ketiga dan menunjukkan hasil yang sangat positif.

Peserta dari angkatan sebelumnya dinilai mengalami peningkatan kualitas hidup setelah mengikuti pelatihan dan mendapatkan pengalaman kerja di luar daerah.

“Selain dibekali keterampilan teknis, peserta juga mendapat dukungan penyaluran kerja sehingga lebih siap memasuki dunia industri,” jelasnya.

Ia juga berpesan agar para peserta tidak terburu-buru kembali ke daerah dan memanfaatkan peluang kerja yang tersedia di Batam, yang dikenal memiliki kebutuhan tinggi terhadap tenaga welder.

Melalui program ini, peserta yang diprioritaskan berasal dari keluarga desil 1 hingga desil 4 diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga serta berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan di kukar.

“Harapan kita, melalui kesempatan ini, peserta dapat memperbaiki kehidupan mereka dan keluarga,” pungkasnya. (ak/ko)

Kinerja Keterbukaan Informasi Membaik, Seno Aji: Semua Instansi Wajib Perkuat Budaya Tranparansi

Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan komitmen kuat Pemprov Kaltim dalam menjaga keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan capaian Kaltim yang berhasil meraih peringkat kedua secara nasional pada tahun 2024.

Seno Aji menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim selalu menyampaikan kondisi apa adanya kepada Komisi Informasi (KI) Pusat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sistem dan landasan hukum yang telah dibangun untuk mendukung praktik keterbukaan informasi di daerah.

“Keterbukaan informasi di Kaltim berjalan baik, didukung sistem yang sudah dibangun serta regulasi yang telah disiapkan. Ini menjadi indikator bahwa komitmen keterbukaan informasi terus terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian peringkat kedua nasional merupakan bukti nyata bahwa progres keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur terus bergerak positif dan konsisten.

Pemerintah provinsi berkomitmen mempertahankan prestasi tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dengan keberhasilan ini, Pemprov Kaltim berharap seluruh instansi pemerintah di daerah dapat terus memperkuat budaya transparansi dan memastikan setiap layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (adv/hr/ko)

Pemprov Kaltim Optimistis Potongan DBH Hanya 30 Persen, Bukan 70 Persen

Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan kabar positif terkait pembahasan Dana Bagi Hasil (DBH) di tingkat pusat.

Setelah sebelumnya mencuat kekhawatiran bahwa DBH untuk Kaltim bakal dipangkas hingga 70 persen, kini Pemprov Kaltim melihat potensi besar bahwa pengurangan tersebut hanya sekitar 30 persen.

“Insyaallah, kita bisa mendapatkan lebih dari yang semula direncanakan. Dari potongan 70 persen, kemungkinan besar bisa ditekan hingga 30 persen saja,” ujar Seno Aji.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim sengaja mengedepankan diplomasi fiskal ketimbang pendekatan konfrontatif dalam memperjuangkan hak daerah penghasil migas dan batu bara. Langkah tersebut, kata Seno, mulai diterima secara konstruktif oleh pemerintah pusat.

“Yang paling penting bagi kami adalah agar pembagian DBH tetap berkeadilan dan proporsional, karena sebagian besar pembiayaan pembangunan di Kaltim masih bergantung pada transfer pusat,” tegasnya.

Seno Aji juga mengingatkan bahwa pemangkasan DBH secara ekstrem dapat menghambat berbagai program strategis daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan layanan publik.

Karena itu, Pemprov Kaltim telah menyiapkan tim teknis untuk memastikan proses perhitungan akhir berjalan tepat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Dengan adanya perkembangan terbaru ini, Pemprov Kaltim berharap alokasi DBH tahun mendatang tetap mampu menopang agenda pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Bumi Etam. (adv/hr/ko)