Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kukar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang III DPRD Kukar, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).
Dalam forum tersebut, Rendi mengakui pelaksanaan APBD 2024 belum seluruhnya mencapai target.
Namun, ia memastikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang ada akan dimaksimalkan untuk mendukung program di tahun anggaran berjalan.
“Memang ada beberapa yang sudah sesuai target, dan ada juga yang belum terealisasi. Tapi InsyaAllah, SiLPA yang terjadi di tahun 2024 akan kita maksimalkan penggunaannya di tahun 2025 ini,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti salah satu poin penting yang hampir seluruh fraksi DPRD soroti, yaitu soal optimalisasi penyerapan anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum optimal.
“Kami akan terus mendorong peningkatan PAD, karena selama ini kita cenderung stagnan dan terlalu bergantung pada dana perimbangan yang sifatnya fluktuatif. Ke depan, kita harus mampu meningkatkan PAD secara bertahap setiap tahunnya,” tegasnya.
Selain itu, Rendi juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Perseroda dan Perusda, untuk mendukung kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“Artinya banyak hal yang bisa kita tingkatkan di Kukar ini. Salah satunya dengan mengoptimalkan kinerja BUMD,” terang Rendi.
Ia pun memberi sinyal akan ada langkah tegas bila BUMD tidak mampu memberi kontribusi signifikan.
“Jadi jangan kaget kalau nanti di masa kepemimpinan kami akan ada revisi terhadap struktur atau kebijakan BUMD, jika memang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” pungkasnya. (ak/ko)
