Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang tinggal di permukiman terpencil dan terpencar.
Salah satunya melalui pemanfaatan energi surya dengan sistem Solar Home System (SHS) yang dipasang pada masing-masing rumah warga.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan tidak semua kawasan terpencil memungkinkan dijangkau menggunakan sistem pembangkit listrik komunal. Kondisi geografis dan jarak antarrumah menjadi pertimbangan dalam menentukan pola penyediaan listrik.
“Untuk permukiman yang lokasinya terpencar dan tidak memungkinkan dijangkau melalui sistem pembangkit komunal, pemenuhan listrik akan menggunakan tenaga surya dengan sistem Solar Home System per unit rumah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses listrik hingga ke kawasan remote area. Sebab, masih terdapat sejumlah permukiman yang lokasinya terpisah dari pusat desa induk dan membutuhkan penanganan khusus.
Beberapa kawasan yang menjadi perhatian di antaranya permukiman di wilayah Sepatin, Dusun Tanjung Belukan, dan Dusun Mangkubur. Pemerintah berupaya agar masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut tetap mendapatkan akses energi meskipun berada jauh dari pusat pelayanan desa.
“Pemenuhan listrik ini kita targetkan bisa menjangkau seluruh wilayah, termasuk titik-titik yang masih berada di kawasan terpencil atau remote area,” katanya.
Selain menyiapkan penggunaan tenaga surya, pemerintah daerah juga telah menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Komunal di Desa Sepatin. Namun, Arianto mengakui kapasitas pembangkit tersebut masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara menyeluruh.
“Pembangunan Pembangkit Listrik Komunal di Desa Sepatin sudah selesai 100 persen dari sisi fisik. Tetapi daya listrik yang tersedia masih belum mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, peningkatan kapasitas pembangkit akan menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan. Meski demikian, langkah tersebut tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap.
“Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, kami akan mengupayakan peningkatan kapasitas pembangkit agar masyarakat memperoleh pasokan listrik yang memadai,” pungkas Arianto. (adv/ns/ko)
