Samarinda – Di balik ragam warna seragam siswa, terdapat dilema yang tak kasat mata. Ismail Laitisi, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, melihat langsung satu persoalan yang selama ini luput dari perhatian: ketidakjelasan regulasi soal seragam sekolah.
Dalam kunjungannya ke salah satu sekolah dasar di wilayah Samarinda Seberang, Ismail mendapati sekolah tersebut tidak menyediakan seragam batik dan olahraga bagi siswa. Bukan karena tak peduli, tetapi karena belum ada aturan yang tegas menjadi pegangan.
“Menurut saya ini menjadi persoalan juga, karena seragam batik dan olahraga mencerminkan ciri khas masing-masing sekolah,” katanya.
Bagi Ismail, seragam bukan sekadar pakaian. Ia adalah identitas dan kebanggaan siswa. Namun, tanpa aturan yang jelas, sekolah berpotensi kebingungan: apakah boleh mengadakan? Berapa harga yang wajar? Atau sebaiknya ditiadakan saja?
“Kita perlu regulasi yang pasti supaya sekolah punya pegangan. Jangan sampai ada yang terlalu berkreasi dengan harga, dan ada pula yang justru diam di tempat karena bingung,” ujarnya menegaskan.
Lebih dari itu, Ismail juga ingin meringankan beban orang tua. Ia mengusulkan agar perlengkapan seperti topi, dasi, dan kaos kaki dapat dibeli di luar sekolah. Menurutnya, koperasi boleh menjual, tapi tidak memaksakan.
“Kalau ada saudara yang punya seragam batik atau olahraga yang masih layak pakai, sebaiknya siswa tetap bisa menggunakan itu tanpa diwajibkan beli baru,” tuturnya.
Bersama rekan-rekannya di DPRD, Ismail terus mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar segera menyusun regulasi yang berpihak kepada siswa dan orang tua.
Ia percaya, kebijakan pendidikan yang baik adalah yang menyentuh langsung kebutuhan nyata di lapangan, tanpa membebani ekonomi keluarga. (adv/hr/ko)
