Oleh: Aktivis Muda Kalimantan Timur, Dimas Yulianto.
Seno Aji resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada Februari 2025, tidak sekadar ada prosesi seremonial, namun ada harapan kolektif yang melekat pada namanya. Bukan hanya karena ia menempati kursi birokrasi, melainkan karena rekam jejaknya sebagai wakil rakyat yang turun ke akar persoalan.
Nama Seno, bukan nama baru bagi masyarakat Kaltim, ia adalah politisi yang meniti karier dari DPRD Provinsi, pernah menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPRD, dan berhasil meraih dukungan politik signifikan dari konstituennya.
Data resmi partai menunjukkan perolehan suara yang kuat di dapilnya bukti bahwa ia bukan figur yang hanya populer di media, tetapi juga di basis.
Seno yang bukan wajah baru di kursi pemerintahan, ia membawa modal politik dan rekam jejak yang terukur. Dalam Pemilu Legislatif 2024, Seno tercatat meraih 25.293 suara di dapil Kutai Kartanegara, perolehan tertinggi di antara caleg setempat yang menunjukkan legitimasi politik dan basis dukungan kuat di akar rumput yang di cintai rakyatnya.
Sebelumnya, ia juga telah membuktikan kapasitasnya sebagai wakil rakyat: catatan pemilu 2019 mencatat perolehan 10.546 suara saat maju sebagai caleg DPRD Provinsi Kaltim. Bukti bahwa keterlibatannya bukan tiba-tiba tetapi berakar dari proses representasi politik yang berkelanjutan.
Legitimasi suara ini bukan angka kosong. Dari posisi legislator dan kemudian Wakil Ketua DPRD, Seno Aji yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Kalimantan Timur ini tercatat melakukan kegiatan konstan di daerah seperti: program bantuan untuk peternak, serangkaian reses dan musrenbangdes, serta advokasi untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan tenaga kerja lokal.
Salah satu bukti keterlibatannya adalah dokumentasi penyaluran bantuan Rp200 juta untuk peternakan Desa Mulawarman yang tercatat di laman resmi DPRD Kaltim.
Selama aktif di DPRD Kaltim, Seno Aji menunjukkan karakter kerja yang tidak hanya seremonial. Dari agenda pengawasan hingga reses dan penyerapan aspirasi, catatan publik menunjukkan keterlibatannya langsung di daerah pemilihannya: menghadiri musrenbangdes, mengawal aspirasi pertanian, mengkritisi kinerja aparatur, dan mendorong kemandirian pangan.
Aktivitas-aktivitas ini menegaskan pendekatannya yang berbasis pada problem solving-turun ke desa, mendengar, lalu membawa persoalan itu ke ranah kebijakan.
Data politik dan jejak kerja keras dan keikhlasannya itu memberi Seno Aji dua keuntungan dan kapasitas penting yaitu: legitimasi untuk berbicara atas nama rakyat dan pengalaman teknis untuk menuntut hak kepada pemerintah pusat dalam dukungannya memajukan seluruh sektor pembangunan di Kalimantan Timur.
Apa yang ia perjuangkan kini bukanlah retorika semata, melainkan agenda pengelolaan sumber daya yang terukur, penataan ulang perhitungan dana bagi hasil agar proporsional terhadap kontribusi Kaltim.
Selain itu, penegasan hak participating interest 10% pada blok migas dan penertiban pelabuhan Ship-to-Ship (STS) agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bocor. Jika dulu rakyat hanya bisa menuntut, kini ada wakil rakyat yang membawa angka, mandat, dan strategi ke meja perundingan.
Kita harus jujur melihat fakta bahwa Kaltim menyumbang sumber daya alam yang besar seperti batubara, minyak, gas, perkebunan tetapi experience menunjukkan aliran nilai tambah yang sangat timpang.
Setiap kebijakan pusat yang menentukan DBH tanpa perlawanan akan terus mengikis peluang kesejahteraan lokal. Dengan modal suara puluhan ribu dari basisnya dan pengalaman legislatif yang nyaris teruji, Seno Aji berada di posisi yang memungkinkan ia menekan dan bernegosiasi bukan atas nama atau ambisi semata, tetapi untuk memulihkan hak konstitusional daerah.
Namun untuk mengubah peta distribusi kekayaan itu butuh lebih dari satu tokoh. Seno Aji memerlukan koalisi: rakyat, akademisi, LSM, birokrasi yang pro-transparansi, dan tentu saja, kekuatan politik untuk bernegosiasi dengan pusat serta mengawal praktik korporasi.
Mengandalkan legitimasi elektoral saja tidak cukup; yang diperlukan adalah konversi legitimasi tersebut menjadi strategi hukum, perhitungan fiskal yang tuntas, dan kampanye publik yang tak terhenti agar kebijakan yang menguntungkan daerah menjadi kebijakan yang terimplementasi.
Perolehan suara Seno Aji yang signifikan -25.293 suara di pileg 2024-adalah modal politik untuk mengangkat persoalan DBH dan PI ke ranah nasional, tetapi modal itu harus digunakan dengan merancang tim teknis yang memeriksa kontrak-kontrak migas.
Menghitung potensi PAD yang hilang dari STS, dan menuntut audit atas aliran pajak serta CSR perusahaan tambang. Data yang sudah ada tentang suaranya dan aktivitas legislatifnya memberi kita keyakinan bahwa Seno memahami betul cara kerja representasi, sekarang ia harus menunjukkan bahwa ia paham pula cara kerja perjanjian dan hukum sumber daya.
Kepada mereka yang meragukan, ingatlah bahwa politik efektif tidak lahir dari kata-kata kosong. Ia lahir dari kombinasi mandat rakyat, bukti kerja, dan strategi yang memanfaatkan rancangan hukum serta mekanisme pengawasan.
Rekam jejak Seno Aji yang terekam lewat hasil pemilu dan kegiatan selama menjadi anggota legislatif memberi landasan untuk harapan itu. Jika ia mampu menggabungkan legitimasi elektoral-hasil Pileg 2024-dengan kapasitas teknis-jejak pengawasan dan program kerja di DPRD-maka tuntutan Kaltim untuk keadilan fiskal bisa menjadi kenyataan.
Kekayaan tanah etam bukan untuk dinikmati segelintir pemilik modal. Ia adalah modal pembangunan yang harus menjadi dasar kesejahteraan rakyat. Seno Aji membawa suara rakyat ratusan ribu bahkan jutaan warga yang menaruh kepercayaan kepadanya.
Tugas kita adalah mengawal, mengkritik, dan mendukung langkah-langkah yang selalu ia perjuangkan demi kesejahteraan rakyat. Bila Seno berhasil, Kaltim akan menunjukkan bagaimana kekayaan alam dapat diubah menjadi peluang nyata bagi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masyarakatnya. (*)
