Samarinda Seberang: Antara Sejarah, Ketimpangan, dan Harapan Jadi Daerah Otonom Baru

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (ist)

Samarinda – Samarinda Seberang, kawasan tua dengan nilai historis tinggi, kembali menghidupkan harapan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Wacana yang sudah muncul sejak 2017 itu kini kembali diperbincangkan.

Di balik deretan rumah panggung dan lalu-lalang di atas Jembatan Mahakam, tersimpan kerinduan masyarakat akan pemerataan pembangunan.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menjadi salah satu tokoh yang konsisten menyuarakan pentingnya pemekaran. Ia menilai, semakin padatnya penduduk Samarinda harus diimbangi dengan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang lebih adil.

“Dengan jumlah penduduk Samarinda yang besar, pemekaran menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan,” ujar Samri, yang juga berasal dari dapil yang mencakup Samarinda Seberang.

Menurutnya, secara kesiapan administratif, wilayah ini sudah memenuhi syarat. Sayangnya, belum ada lampu hijau dari pemerintah pusat. Isu anggaran disebut menjadi salah satu kendala utama.

“Mungkin karena pertimbangan anggaran, sehingga mereka belum buka DOB. Kita yang di daerah sudah siap. Tinggal menunggu dibukanya kesempatan dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Jika nantinya pemekaran disetujui, Samri bahkan berencana menggelar sayembara untuk menentukan nama dan lambang daerah baru. “Kita ingin identitas itu muncul dari masyarakat,” tambahnya.

Bagi warga Samarinda Seberang, DOB bukan sekadar status administratif. Ini adalah harapan agar wilayah mereka tak lagi tertinggal dibanding pusat kota. Dengan potensi geografis dan sejarah panjangnya, mereka percaya Samarinda Seberang bisa berdiri mandiri dan sejajar. (adv/hr/ko)

Bagikan :