Samarinda – Kota Samarinda kembali dilanda serangkaian bencana alam yang memprihatinkan. Bencana tanah longsor terjadi di Perumahan Talang Sari, Jalan Mugirejo, disusul pergeseran tanah di kawasan Gunung Kapur, Lempake.
Rentetan kejadian ini menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dan strategi penanggulangan bencana yang lebih konkret.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan perlunya langkah-langkah mitigasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, banjir dan longsor tidak bisa ditangani secara serentak mengingat sifat bencana yang sulit diprediksi.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kesiapan dan strategi pencegahan jangka panjang,” ujar Deni saat dikonfirmasi, Jum’at (30/5/2025).
Ia menilai, frekuensi bencana yang terjadi di berbagai titik menunjukkan bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat, pemerintah juga harus bersikap lebih tanggap dan responsif dalam menghadapi potensi bencana.
“Kesigapan menjadi kunci. Pemerintah harus bergerak cepat, tidak menunggu sampai korban berjatuhan,” tegasnya.
Meski demikian, Deni tetap mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam merespons dampak bencana. Namun ia menilai, langkah tersebut belum cukup jika tidak dibarengi dengan pemetaan risiko secara menyeluruh.
Untuk itu, ia mendorong Pemkot Samarinda segera melakukan pendataan dan inventarisasi wilayah rawan bencana sebagai dasar perumusan kebijakan penanganan yang lebih terarah dan efektif.
“Tanpa data yang jelas, sulit untuk melakukan penanganan yang efektif. Inventarisasi wilayah rawan harus segera dilakukan agar strategi mitigasi bisa lebih fokus dan tepat sasaran,” tutupnya. (adv)
