Sah!!! APBD-P Disepakati DPRD dan Pemkab Kukar Jadi Rp14,3 Triliun

Pengesahan APBD perubahan Kukar 2024 oleh DPRD dan Pemkab Kukar. (Akmal/adakaltim)

Tenggarong – DPRD Kukar menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan pimpinan DPRD sementara dan persetujuan bersama DPRD dengan pemerintah daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kukar pada Jumat (20/9/24), dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kukar, Farida, didampingi Wakil Ketua Sementara, Herry Asdar, dan dihadiri oleh anggota DPRD, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Forkopimda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kesempatan tersebut, Farida menyampaikan, DPRD Kukar dalam pengesahan anggaran telah melakukan tugas dan fungsi DPRD dalam hal menganggarkan APBD perubahan tahun 2024.

Farida kemudian menjelaskan rincian mengenai pendapatan daerah yang mengalami peningkatan menjadi Rp14,3 Triliun.

Rincian pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tetap sebesar Rp732,9 Miliar, serta pendapatan transfer yang mengalami peningkatan dari sebelumnya menjadi Rp13,3 triliun. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah masih berada di angka Rp250 Miliar.

Kesepakatan yang dicapai dalam rapat ini merupakan hasil kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, untuk memastikan bahwa setiap komponen pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat Kukar.

Fokus utama Pemkab Kukar saat ini, masih kepada pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Farida juga menyampaikan setelah pengesahan APBD-P, pihaknya akan segera membentuk pimpinan DPRD Kukar definitif agar dapat segera membahas APBD murni untuk tahun 2025 mendatang.

“Sebab, apabila belum ada pimpinan definitif, maka fungsi-fungsi yang ada di DPRD ini belum bisa kami laksanakan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kukar menunjukkan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan sebaik-baiknya.

“Semoga pembangunan yang ada di Kukar berjalan lancar sesuai dengan harapan kita agar dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (ak)

Bagikan :