Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menemui langsung para pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (20/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Seno Aji menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para pengemudi kepada pemerintah pusat.
“Ojek online memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” katanya.
Ia mengatakan, Pemprov Kaltim akan menerima dan memfasilitasi aspirasi tersebut melalui audiensi dan selanjutnya menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
Dijelaskannya bahwa, kewenangan penetapan tarif dan regulasi transportasi online berada di tangan Kementerian Perhubungan.
Dalam aksi yang berlangsung serentak secara nasional ini, para pengemudi ojol di Samarinda yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menyuarakan lima tuntutan utama.
Koordinator aksi, Ivan Jaya, menjelaskan bahwa tuntutan tersebut mencerminkan harapan para pengemudi untuk mendapatkan kondisi kerja yang lebih adil dan perlindungan yang layak.
“Kelima tuntutan tersebut adalah kenaikan tarif bersih layanan penumpang dan barang, keadilan dalam regulasi tarif dasar, penetapan tarif bersih untuk layanan taksi online, pembentukan undang-undang khusus yang mengatur transportasi online, hingga penghentian program promosi oleh aplikator yang merugikan pengemudi,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, kalau aksi ini bertujuan untuk mendesak Gubernur Kaltim agar menyampaikan kajian dan tuntutan tersebut kepada Kementerian Perhubungan RI di pusat.
Selain itu, para pengemudi meminta pemerintah provinsi agar memanggil seluruh perusahaan aplikasi transportasi online di Kaltim dan meminta mereka menghentikan program promosi yang dinilai menekan pendapatan mitra pengemudi.
Aliansi ini berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat menyerap dan menindaklanjuti aspirasi mereka.
“Para pengemudi menuntut adanya langkah konkret untuk menghentikan praktik eksploitasi oleh perusahaan aplikator serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja transportasi online yang menjadi bagian penting dari sistem ekonomi dan mobilitas masyarakat,” tuturnya. (*)
