Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan kebijakan baru untuk mendukung mahasiswa penerima Program GratisPol, khususnya dalam meringankan biaya hidup selama menempuh pendidikan di kota-kota besar.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi pemerintah bahwa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) saja belum cukup mengatasi beban finansial mahasiswa, terutama yang berasal dari daerah pedalaman.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan pendekatan lebih komprehensif untuk menjawab persoalan tersebut. Ia menyoroti bahwa biaya tempat tinggal menjadi pengeluaran terbesar mahasiswa.
“Banyak daerah punya asrama mahasiswa di Samarinda. Fasilitas itu bisa dioptimalkan supaya mahasiswa tidak terbebani biaya kos yang terus naik,” ujarnya.
Selain pemanfaatan asrama, Pemprov Kaltim juga mendorong pemerintah kabupaten/kota agar mengelola potensi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban menyalurkan beasiswa.
Seno menilai bahwa alokasi CSR tersebut dapat diarahkan untuk mendukung biaya hidup mahasiswa, seperti kebutuhan makan, transportasi, dan perlengkapan akademik.
“Ada perusahaan yang sudah menyiapkan CSR beasiswa. Itu bisa disesuaikan agar membantu living cost mahasiswa,” kata Seno.
Beberapa perusahaan di sektor energi, pertambangan, dan perkebunan disebut memiliki alokasi dana pendidikan yang dapat disinergikan dengan kebutuhan mahasiswa dari wilayah masing-masing.
Menurut Pemprov, mekanisme kolaborasi lintas daerah dan perusahaan ini menjadi langkah realistis dibanding membebankan seluruh bantuan biaya hidup pada satu sumber anggaran.
Saat ini, Pemprov Kaltim sedang menyusun aturan teknis mengenai skema kerja sama tersebut. Seluruh kabupaten/kota dijadwalkan menyampaikan kesiapan mereka sebelum kebijakan mulai direalisasikan tahun depan.
“Realisasinya tahun depan. Kita sinkronkan dulu formatnya agar tidak tumpang tindih,” tegas Seno.
Ia berharap kebijakan ini dapat memperkuat tujuan awal GratisPol sebagai instrumen mobilitas sosial, terutama bagi mahasiswa dari daerah terpencil seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan wilayah pesisir.
Dengan menekan beban biaya hidup, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan tanpa hambatan finansial. (adv/hr/ko)
