Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah mengusulkan 5.776 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat.
Pengusulan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuan pemerintah yang mengharuskan setiap daerah menyelesaikan masalah pegawai non-ASN yang masih ada.
“Di Kukar, kami mengusulkan kurang lebih 5.776 formasi yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lainnya,” jelas Sunggono, Senin (9/9/24).
Formasi yang diusulkan tersebut diharapkan dapat diproses tahun ini, meskipun Pemkab Kukar masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait jadwal pelaksanaannya.
Berdasarkan hasil rapat terakhir dengan BKPSDM, kemungkinan besar proses rekrutmen PPPK di Kukar akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024.
Sunggono menjelaskan, salah satu syarat utama untuk mengikuti rekrutmen ini adalah pegawai non-ASN yang berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) atau kontrak lainnya yang telah mengabdi di Pemkab Kukar minimal dua tahun berturut-turut hingga sebelum tahun 2021.
“Nantinya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diminta untuk melakukan analisis beban kerja dan mengajukan jumlah pegawai non-ASN yang sudah memenuhi syarat, dengan bukti berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM),” ujar Sunggono.
Selain itu, Sunggono menyampaikan bahwa akan tetap ada tes seleksi yang harus diikuti oleh calon PPPK. Pemkab Kukar juga telah mengeluarkan surat terbuka kepada seluruh OPD agar melakukan inventarisasi dan menyediakan bimbingan bagi calon peserta yang akan mengikuti tes berbasis Computer Assisted Test (CAT).
“Sebagian besar OPD di Kukar telah melaksanakan bimbingan tes tersebut sebagai persiapan untuk menghadapi proses seleksi PPPK mendatang,” pungkasnya. (ak)
