Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan koperasi desa sebagai motor baru penggerak ekonomi kerakyatan.
Upaya ini dimulai dengan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (13/11/2025).
Melalui kegiatan ini, Pemkab Kukar ingin memastikan koperasi di tingkat desa tidak hanya aktif secara kelembagaan, tetapi juga produktif dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Sebanyak 130 peserta dari berbagai kecamatan seperti Kecamatan Tenggarong, Loa Janan, Sebulu, Loa Kulu, dan Tenggarong Seberang mengikuti kegiatan tahap pertama ini.
Program tersebut akan digelar secara bertahap hingga mencakup seluruh 237 koperasi desa dan kelurahan yang telah terbentuk di Kutai Kartanegara.
Mewakili Bupati Kukar, Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menyebut pelatihan ini menjadi bekal penting bagi para pengurus koperasi dalam memperkuat kelembagaan serta menjalankan unit usaha yang produktif.
Ia menilai koperasi perlu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak hanya menjadi simbol formalitas semata.
“Masih banyak koperasi yang belum jalan, bahkan sebagian masih bingung mau bergerak di bidang apa. Padahal peluangnya besar, bisa dari sembako, perikanan, perkebunan, hingga kesehatan,” ujarnya.
Ia menyebut, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa dengan sistem pengelolaan yang terarah.
Menurutnya, koperasi tidak boleh stagnan, melainkan harus aktif menciptakan nilai tambah bagi anggotanya.
“Yang penting koperasi jangan stagnan. Harus bisa berputar dan memberi manfaat bagi anggotanya,” lanjutnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, menjelaskan pelatihan peningkatan kapasitas ini akan berlangsung selama tiga hari dengan materi seputar kebijakan dan prinsip koperasi, kewirausahaan, manajemen bisnis dan keuangan, hingga penyusunan proposal usaha.
Thaufiq menekankan pentingnya keseimbangan antara kelembagaan dan kegiatan usaha agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Kalau kelembagaannya bagus tapi usahanya tidak jalan, ya percuma. Tapi kalau usahanya jalan tanpa kelembagaan yang kuat, nanti repot dalam pertanggungjawaban,” jelasnya.
Dari total 237 koperasi desa dan kelurahan yang telah terbentuk di Kukar, baru sekitar tujuh koperasi yang aktif beroperasi.
Sisanya, kata dia, masih dalam tahap persiapan karena menunggu kemitraan dengan pihak strategis seperti Bulog, Bank Indonesia, dan Pertamina.
“Kerja sama sudah mulai dibangun, tapi kebutuhan bahan seperti LPG, beras, dan buku masih menunggu kesiapan dari pihak mitra,” ungkapnya.
Saat ini, beberapa koperasi di wilayah perkotaan telah memulai usaha seperti laundry, apotek, dan klinik, sedangkan untuk di desa-desa kegiatan usaha masih disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing.
Kata dia, Pemkab Kukar akan terus melakukan pendampingan agar koperasi dapat tumbuh secara mandiri.
“Kendalanya berbeda-beda tiap wilayah, jadi pendekatannya juga tidak bisa disamakan. Tapi kami terus dampingi agar koperasi desa ini bisa benar-benar hidup dan mandiri,” tutupnya. (adv/ak/ko)
