Pemkab Kukar Gelar Forum Perangkat Daerah untuk Sinkronisasi Renja 2026

Penandatangan hasil Forum Perangkat Daerah. (Akmal/adakaltim)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Forum Perangkat Daerah dengan untuk menyusun dan menyinkronkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026.

Acara tersebut dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto, di Gedung Bappeda Kukar pada Rabu (12/3/25)

Dalam kesempatan tersebut, Dafip mengatakan, penyelenggaraan forum ini penting dilaksanakan untuk memastikan program-program yang telah direncanakan berjalan dengan baik.

“Karena melibatkan banyak perangkat daerah, kita perlu sama-sama memetakan prioritas program agar semuanya berjalan selaras,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa forum ini digelar, bertujuan untuk membuat program daerah agar lebih terarah dan terintegrasi antar masing-masing OPD.

“Forum ini penting untuk membangun sinergi antar OPD, terutama yang memiliki program yang saling berhubungan,” katanya.

Empat OPD utama yang terlibat dalam forum ini antara lain Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Kesehatan.

Dafip menyebut, Dinas Kesehatan mendukung penuh kegiatan ini dengan menggunakan data dari Dinas Sosial, terutama terkait dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan layanan untuk penyandang disabilitas.

“Kami berharap jika ada program yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu OPD, maka OPD lain bisa mengakomodasinya. Misalnya, Dinas Kesehatan, DP2KB, dan Dinas Sosial bisa saling mendukung dalam menjalankan program-program bersama,” jelasnya.

Forum ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap usulan yang diajukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan yang diadakan beberapa pekan lalu.

Usulan-usulan dari desa-desa yang telah disampaikan saat Musrenbang akan dipertajam kembali agar dapat dimasukkan kedalam rencana kerja masing-masing OPD.

“Kami akan pastikan program yang diusulkan bisa terakomodasi dalam rencana kerja OPD,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Bagikan :