Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat bakal berimbas ke daerah. Dalam RAPBN 2026, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hanya disiapkan Rp650 triliun, jauh lebih kecil dari realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp919 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, tak menampik hal ini akan dirasakan juga oleh Kota Tepian. Namun, ia optimistis Samarinda masih cukup tangguh menghadapi pemangkasan dana pusat tersebut.
“Pemotongan dana transfer pusat masih bisa ditutupi dengan PAD kita yang cukup bagus, meskipun belum sesuai target. Target terakhir yang disepakati TAPD dan Banggar adalah Rp1,2 triliun pada 2026,” jelasnya, Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, arah penyusunan APBD ke depan tetap harus berpijak pada RPJMD dan RKPD yang menekankan akselerasi ekonomi. Dengan begitu, belanja daerah benar-benar memberi dampak pada penguatan sektor ekonomi lokal.
“Kalau ekonomi lokal kita kuat, PAD juga ikut meningkat. Jadi saat ada efisiensi atau rasionalisasi dari pusat, daerah tidak akan terlalu terdampak,” katanya.
Politisi yang juga duduk di Komisi III DPRD Samarinda ini mengingatkan, ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat justru berisiko tinggi.
“Yang repot itu kalau ketergantungan pada dana transfer pusat terlalu tinggi, sampai 80–90 persen. Kalau ada pemotongan, langsung akan berdampak. Jadi kuncinya, penguatan ekonomi daerah harus terus dijalankan,” pungkas Rohim. (adv/hr/ko)
