Tenggarong – Rendahnya gaji guru swasta dan honorer, terutama di tingkat PAUD hingga SMP, menjadi sorotan tajam Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham.
Ia menilai kondisi tersebut bukan hanya mencerminkan persoalan struktural di dunia pendidikan, tetapi juga menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap tenaga pendidik non-ASN.
Idham mengatakan, banyak guru yang saat ini harus bertahan hidup dengan penghasilan yang jauh dari kata layak.
Sebagian dari mereka bahkan menerima upah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok bulanan.
“Kalau kita lihat ada guru PAUD yang gajinya cuma Rp 200 ribu, bahkan ada yang Rp 100 ribu. Itu kan sangat memprihatinkan,” ucapnya ketika ditemui pada Kamis (31/7/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan. Pemerintah daerah perlu turun tangan secara langsung, tidak hanya menyerahkan tanggung jawab kesejahteraan guru swasta sepenuhnya kepada yayasan atau lembaga pendidikan.
Lebih lanjut, Idham mendorong agar ada pemerataan insentif serta kebijakan afirmatif bagi guru PAUD dan honorer di Kukar.
Ia menilai, keberadaan mereka sangat strategis dalam mencetak generasi muda berkualitas, sehingga harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
“Kita akan dorong pemerintah daerah agar memperhatikan ini. Jangan sampai guru-guru kita hidup dalam kondisi tidak layak,” katanya.
DPRD melalui Komisi IV saat ini tengah menjajaki kemungkinan untuk mendorong perubahan regulasi daerah, salah satunya terkait besaran insentif yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).
Tujuannya agar ada penyelarasan antara beban kerja dan kesejahteraan guru.
“Kami akan konsultasikan dulu dengan Bupati. Targetnya, kalau pun tidak bisa di perubahan tahun ini, paling tidak tahun depan insentif bisa bertambah,” jelas dia.
Idham menegaskan pentingnya menempatkan guru sebagai prioritas dalam pembangunan SDM Kukar.
“Kalau pendapatan guru masih seperti ini, bagaimana mereka bisa maksimal mengajar? Ini soal masa depan anak-anak Kukar juga,” pungkasnya. (ak/ko)
