Tenggarong – Menjelang batas akhir pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, dinamika pembahasan di Kutai Kartanegara (Kukar) tak hanya berkutat pada angka Rp11,3 triliun yang sudah disepakati.
Sorotan justru tertuju pada kehadiran Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai kurang optimal dalam mengikuti rapat-rapat finalisasi bersama Badan Anggaran (Banggar).
Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, menilai keberadaan Ketua TAPD sangat menentukan jalannya diskusi.
Dalam beberapa kali pertemuan, posisi tersebut kerap diwakilkan kepada pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), yang menurutnya tidak memiliki ruang keputusan seluas Ketua TAPD.
“Hari ini, ada pertemuan kembali antara Banggar dan TAPD. Kami harap Ketua TAPD hadir dan jangan diwakilkan, mengingat pembahasan APBD ini penting untuk kepentingan masyarakat Kukar,” ucapnya saat dihubungi pada Selasa (30/9/2025).
Lebih jauh, Politikus Golkar itu mengatakan, DPRD punya beban besar dalam memastikan APBD tepat sasaran.
Karena itu, kata dia, absennya Ketua TAPD dikhawatirkan menimbulkan persepsi tanggung jawab hanya dipikul legislatif, sementara eksekutif terkesan melepas peran pentingnya.
“Tanggung jawab DPRD ini sangat besar apalagi menyangkut dengan APBD, jadi ketua TAPD harus hadir pada pertemuan Selasa siang ini, jangan diwakilkan terus, berikan tanggung jawab kinerja kepada masyarakat Kukar. Dan jangan sampai DPRD yang justru disalahkan,” tegasnya.
Kini, waktu semakin sempit karena 30 September menjadi batas akhir pengesahan.
Jika tenggat terlewat, terdapat resiko yang harus diterima daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 312, terdapat sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan daerah bagi kepala daerah maupun DPRD yang gagal mengesahkan APBD tepat waktu
“Artinya, pertemuan-pertemuan krusial ini tak boleh lagi diwarnai absensi tokoh penting,” tegasnya. (ak/ko)
