Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan kesiapan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan anggaran yang akan dialokasikan dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat agar daerah yang melaksanakan PSU dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada tanpa bergantung pada dana tambahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan Pemkab Kukar telah mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang meminta agar PSU dibiayai dari anggaran yang tersedia, terutama Belanja Tidak Terduga (BTT).
Namun, karena keterbatasan BTT di Kukar, Pemkab Kukar harus mengupayakan pendanaan dari efisiensi belanja daerah.
“Diupayakan memang melalui Zoom Meeting itu, Wamendagri mengharapkan setiap daerah bisa menganggarkannya sendiri, khususnya untuk anggaran yang sudah ada yang berasal dari BTT,” kata Sunggono, Sabtu (8/3/25).
Meski demikian, setelah dilakukan evaluasi, Pemkab Kukar memastikan anggaran pelaksanaan PSU harus dialokasikan dari efisiensi belanja, mengingat BTT yang ada tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan pelaksanaan.
“Di Kukar sendiri sepertinya memang kita harus menggunakan anggaran yang berasal dari efisiensi karena BTT kita tidak tercukupi,” jelasnya.
Saat ini, kebutuhan anggaran PSU yang diusulkan oleh KPU, Bawaslu, serta unsur keamanan seperti Kodim dan Polres, diperkirakan mencapai total Rp78 miliar.
Namun, angka ini masih dalam proses verifikasi dan bisa mengalami penyesuaian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tapi itu masih terkoreksi sepertinya karena hari ini tadi ada kembali usulan tambahan yang disampaikan oleh Polres Kukar. Nanti kita akan verifikasi dulu besarannya berapa. Intinya, kita tetap mengutamakan efisiensi sesuai arahan pemerintah pusat dan menyesuaikannya dengan kondisi keuangan daerah,” paparnya.
Sunggono pun menegaskan Pemkab Kukar siap menjalankan PSU sesuai ketentuan yang berlaku. “Kita masih menunggu secara pasti dari KPU, tapi intinya Kukar siap untuk melaksanakan PSU dengan anggaran yang berasal dari APBD,” pungkasnya. (adv/ak/ko)
