Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp62,4 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2025.
Dana ini diperuntukkan bagi penyelenggara pemilu serta institusi keamanan guna memastikan proses demokrasi berjalan lancar.
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Destianti, mengungkapkan anggaran telah dibagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak terkait.
Dari total Rp62,4 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar menerima Rp 33 miliar, sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar mendapat Rp10 miliar.
“Untuk mendukung keamanan selama PSU, Polres Kukar mendapat Rp12 miliar, Polres Bontang Rp1,1 miliar, dan Kodim Kukar Rp3,6 miliar. Sementara itu, institusi lainnya menerima sekitar Rp700 juta,” jelas Rinda usai penandatanganan NPHD dan addendum penyelenggara PSU Kukar 2025, Rabu (19/3/25).
Ia juga menjelaskan adanya sedikit penyesuaian anggaran dibandingkan dengan rencana awal.
Dimana, KPU Kukar yang sebelumnya mengajukan anggaran untuk operasional selama dua hingga tiga bulan akhirnya hanya mendapatkan pendanaan untuk satu bulan sesuai ketetapan KPU pusat.
Begitu pula dengan Bawaslu yang awalnya mengusulkan anggaran untuk empat bulan, namun disetujui hanya untuk dua bulan khusus honorarium.
“Penyesuaian ini memang mengurangi total anggaran yang diajukan, tetapi kami yakin kebutuhan utama dalam pelaksanaan PSU tetap terpenuhi,” jelasnya.
Rinda menyebut anggaran dengan total Rp62,4 miliar ini merupakan alokasi dana yang baru, bukan sisa dari anggaran pemilihan sebelumnya.
NPHD terbaru ini mencakup dua penyelenggara pemilu serta empat institusi keamanan, yaitu Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim Kukar, dan Kodim Bontang.
“KPU dan Polres Kukar juga mengalami addendum dalam perjanjian hibah, sehingga dilakukan penyesuaian agar anggaran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” katanya.
Terkait sisa anggaran dari pemilihan sebelumnya, Rinda mengungkapkan bahwa jumlah pastinya belum dapat dipastikan.
Namun, beberapa institusi seperti Polres Kukar, Kodim Kukar, Polres Bontang, dan Kodim Bontang telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
Dengan anggaran yang telah dialokasikan tersebut, Pemkab Kukar berharap PSU dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai aturan.
“Selain memastikan pemilu berjalan jujur dan adil, kami mengimbau seluruh pihak menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas daerah selama proses PSU berlangsung,” pungkasnya. (adv/ak/ko)
