Tenggarong – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah melakukan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Kegiatan penilaian ini dipimpin oleh Sekertaris Daerah (Sekda), Sunggono dan dilaksanakan melalui platform Zoom di ruang rapat kantor Bupati Kukar pada Selasa (29/10/2024).
Dalam keterangannya, Sunggono menyampaikan ada empat domain utama yang dinilai oleh tim asesor, yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen sektor, dan pelayanan sektor publik.
Masing-masing domain ini mencakup beberapa sub-indikator yang menjadi acuan penilaian dari tim pusat.
“Alhamdulillah, kita diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian secara mandiri. Dari hasil penilaian tersebut, terlihat adanya peningkatan nilai, meskipun beberapa sub-indikator perlu diklarifikasi lebih lanjut,” ujar Sunggono.
Ia juga menambahkan penilaian SPBE di Kukar telah melibatkan peran aktif dari OPD, yang menurutnya sudah memahami sub-indikator yang harus dievaluasi dan ditingkatkan ke depannya.
Sunggono berharap hasil evaluasi ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima layanan, bukan hanya sebagai formalitas penilaian.
“Saya minta kepada inspektur dan OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil reviu ini, agar pengelolaan SPBE dapat benar-benar memberikan dampak yang bermanfaat,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Solihin, melalui Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Ery Hariyono, mengatakan evaluasi kali ini merupakan lanjutan dari penilaian mandiri yang telah dilakukan sebelumnya.
“Hasil penilaian mandiri kita menunjukkan peningkatan, dari skor 2,54 menjadi 3,08. Dari status ‘cukup’ menjadi ‘baik’. Kami berharap nilai akhir dari asesor tidak jauh berbeda dengan penilaian mandiri tersebut,” jelas Ery.
Ery menyebutkan, terdapat beberapa perbedaan persepsi dalam proses penilaian, terutama terkait bukti dokumentasi.
“Banyak hal yang sudah kita lakukan, hanya saja di sisi evidence atau bukti dokumen perlu diperbaiki, seperti pencatatan pada sistem informasi yang beberapa aplikasinya perlu disesuaikan untuk masyarakat,” tutupnya. (ak)
