Jalan Rusak dan Truk Hauling Picu Aksi Mahasiswa Unikarta di Pemkab Kukar yang Berujung Memanas

Aksi mahasiswa Unikarta saat menyampaikan aspirasi di depan kantor Bupati Kukar. (Akmal/adakaltim)

Tenggarong – Aksi mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) di Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) berlangsung memanas pada Kamis (2/4/2026),

Isu jalan rusak dan maraknya truk hauling yang melintas di jalan umum menjadi pemicu utama, hingga massa membakar ban di halaman kantor bupati dan sempat masuk ke dalam gedung untuk mencari keberadaan kepala daerah.

Aksi yang mengusung seruan “Kukar Idaman Terbaik Belum Baik” ini berfokus pada dua persoalan utama, yakni kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih jauh dari kata layak serta aktivitas truk hauling yang melintasi jalan umum..

Mahasiswa menilai, kedua persoalan tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap keselamatan serta kenyamanan masyarakat.

Koordinator lapangan aksi, Ibnu Sayyaf Sabililhaq menegaskan kondisi jalan di sejumlah wilayah.

Ia menyebut banyak kecelakaan lalu lintas terjadi akibat jalan berlubang yang tak kunjung diperbaiki.

“Untuk aksi hari ini, kami cukup kecewa karena Bupati Kukar tidak bisa menghadiri massa aksi. Tuntutan kami adalah terkait perbaikan infrastruktur jalan, terutama di daerah hulu dan hilir, di desa-desa yang masih tertinggal dan jalannya masih sangat buruk agar segera diperbaiki,” ujarnya.

Ketegangan sempat meningkat ketika massa aksi mencoba masuk ke dalam kantor bupati. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan kepala daerah dan wakilnya, namun keduanya diketahui tidak berada di tempat.

Mahasiswa juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas truk hauling yang menggunakan jalan umum.

Mereka menilai, praktik tersebut menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan yang semakin parah, sekaligus membahayakan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, mahasiswa mengingatkan pembangunan tidak boleh berhenti pada tahap fisik semata.

Perawatan dan pengelolaan fasilitas, menurut mereka, sama pentingnya agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

“Kami juga menuntut pemerintah untuk merawat fasilitas daerah. Tidak hanya sekadar membangun, tetapi juga harus ada perawatan dan pengelolaan yang baik,” tegasnya.

Ia menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat apabila tuntutan mereka belum mendapat respons konkret, sekaligus mendorong adanya pertemuan langsung dengan Bupati Kukar.

“Hasilnya nihil. Katanya harus menunggu jadwal, menyesuaikan jadwal. Masak iya setiap aksi kami tidak pernah bisa bertemu langsung dengan Bupati, kami selalu dapat zonk terus,” tutupnya.

Di sisi lain, Kepala Bagian Tata Kelola Pemerintahan Setkab Kukar, Yani Wardhana, menyampaikan apresiasi atas aksi mahasiswa yang dinilai sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Ia menyebut aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah menyuarakan aspirasinya. Ini bagian dari evaluasi dan pengawalan terhadap pembangunan di Kutai Kartanegara,” kata dja.

Yani juga menjelaskan Bupati Kukar tidak dapat hadir karena sedang berada di Jakarta untuk memperjuangkan program pembangunan daerah agar mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

“Pemerintah membuka ruang untuk melakukan dialog lanjutan dengan mahasiswa melalui penjadwalan audiensi bersama kepala daerah dengan mahasiswa,” pungkasnya. (ak/ko)

Bagikan :