Tenggarong – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Muara Kaman yang digelar di kawasan Danau Biru Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi ruang penyampaian berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (9/2/2026) itu dihadiri unsur pemerintah kecamatan, desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan legislatif dan masyarakat.
Anggota DPRD Kukar, Muhammad Idham, menyampaikan persoalan jalan masih menjadi aspirasi paling dominan yang disuarakan masyarakat.
Menurutnya, kondisi akses jalan sangat menentukan keamanan dan kenyamanan warga, terutama di Desa Liang Buaya yang hingga kini belum tersambung jalur darat secara optimal.
“Masyarakat berharap pembangunan jalan tersebut dapat diprioritaskan dan tembus hingga ke Sedulang,” ujarnya kepada Adakaltim.com pada Selasa (10/2/2026).
Dengan terbukanya akses itu, lanjutnya, mobilitas warga menuju kawasan Sebulu SP diharapkan menjadi lebih lancar serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah tersebut.
Selain infrastruktur jalan, kebutuhan akan sarana pemadam kebakaran juga menjadi perhatian serius.
Sepanjang jalur Sebulu SP dari Muara Kaman yang mencakup sekitar empat desa dinilai sangat membutuhkan satu pos pemadam kebakaran yang mampu meng-cover seluruh wilayah.
Selama ini, jika terjadi kebakaran, bantuan harus datang dari Muara Kaman, Segihan, atau Sebulu yang jaraknya cukup jauh.
“Kalau ada kejadian, yang paling krusial itu mobil pemadam. Dari OPD memang disampaikan pengadaannya belum bisa dianggarkan karena efisiensi anggaran. Satu unit mobil pemadam lengkap itu sekitar Rp2 miliar,” jelasnya.
Ia mengakui nilai anggaran tersebut cukup besar, namun DPRD akan berupaya mendorong agar kebutuhan itu tetap menjadi prioritas.
Rencananya, kata dia, aspirasi tersebut akan dikonsultasikan bersama rekan-rekan di Komisi IV agar dapat ditekan ke pemerintah kabupaten, baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan, mengingat urgensinya bagi keselamatan masyarakat.
Tak hanya itu, aspirasi lain juga menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan.
Banyak sekolah di wilayah Muara Kaman yang mengajukan rehabilitasi bangunan.
Sementara untuk akses menuju puskesmas, masih terdapat sekitar 100 meter jalan yang kondisinya bermasalah dan belum bisa ditangani kecamatan karena menjadi kewenangan perangkat daerah lain.
Masalah keterbatasan tenaga medis dan guru di wilayah pedalaman juga kembali mencuat.
Selain kekurangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung dinilai belum memadai.
Idham turut menyinggung persoalan penempatan tenaga P3K yang dinilai kurang tepat, sehingga menimbulkan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.
“Alhamdulillah, semua aspirasi masyarakat ini sudah kita catat. Kita akan cari solusi bersama, termasuk melalui beberapa mekanisme, agar aspirasi ini bisa benar-benar direalisasikan,” pungkasnya. (ak/ko)
