Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran pembangunan fisik sekolah di Kota Tepian.
Ia menilai, distribusi anggaran pendidikan yang tidak merata antara sekolah di pusat kota dan kawasan pinggiran berpotensi memperdalam kesenjangan kualitas pendidikan.
“Untuk tahun 2025, total anggaran pembangunan fisik pendidikan mencapai sekitar Rp317 miliar. Namun, Palaran hanya mendapat alokasi sekitar Rp10 miliar. Itu pun hanya untuk membangun satu SD dan satu SMP,” ungkap Anhar.
Menurutnya, angka tersebut jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan infrastruktur pendidikan di wilayah pinggiran seperti Kecamatan Palaran. Ia mencontohkan kondisi SMP 50 yang dinilai memprihatinkan dari segi sarana dan prasarana.
“Lihat SMP 16, bisa dibangun dengan anggaran puluhan miliar. Sementara sekolah seperti SMP 50, gedungnya tidak standar, fasilitasnya minim, dan kualitasnya jauh dari layak,” tegasnya.
Anhar juga menilai ketimpangan ini turut berdampak pada sistem penerimaan murid baru (SPMB). Ia menyebut, orang tua terpaksa berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dianggap favorit karena memiliki fasilitas yang jauh lebih memadai.
“Kalau kualitas sekolahnya merata, orang tua tidak perlu repot-repot cari jalur belakang. Sekolah di dekat rumah pun akan jadi pilihan utama kalau fasilitasnya baik,” ujarnya.
Lebih jauh, Anhar menyayangkan bahwa permasalahan SPMB selama ini hanya dipandang sebagai isu teknis dalam proses seleksi. Padahal, menurutnya, fenomena tersebut merupakan cerminan dari ketimpangan sistem pendidikan secara menyeluruh.
“Kalau ada orang tua menyuap atau mencari celah agar anaknya masuk sekolah unggulan, itu bukan karena mereka berniat jahat. Itu karena mereka merasa tidak punya pilihan. Justru pemerintah yang harus introspeksi, kenapa tidak bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang setara bagi semua?” pungkasnya. (Adv)
