Tenggarong – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) akan kembali menggelar program rutin Hari Aspirasi pada edisi spesial memperingati HUT Republik Indonesia ke-80.
Kegiatan ini akan berlangsung dua hari, yakni pada tanggal 8 dan 16 Agustus 2025, bertempat di Gedung D Ruang Fraksi PKS DPRD Kaltim.
Ketua Fraksi PKS Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan bahwa Hari Aspirasi adalah forum terbuka yang menjadi agenda rutin fraksi PKS untuk menjaring masukan dari masyarakat.
“Di Fraksi PKS, kita punya program bernama Hari Aspirasi. Itu adalah hari khusus yang kita tetapkan dua kali dalam sebulan,” ungkap Firnadi kepada adakaltim.com, Rabu (6/8/2025).
Dalam edisi spesial menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia ini, Firnadi menjelaskan bahwa Fraksi PKS akan lebih membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk hadir dan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Dua hari dalam sebulan itu kita betul-betul membuka diri. Bukan berarti di luar hari itu kita tertutup, tapi karena padatnya agenda kedewanan, maka kami sengaja menyediakan waktu khusus agar masyarakat bisa menyampaikan langsung aspirasinya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, program Hari Aspirasi telah berjalan selama kurang lebih empat bulan, dan menurut Firnadi, kegiatan ini telah mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan.
“Sejauh ini, setiap kegiatan selalu ada tamu yang datang dari berbagai kalangan, mahasiswa, warga desa, tokoh masyarakat, hingga komunitas olahraga. Mereka datang menyampaikan berbagai masukan, keluhan, maupun permintaan,” ujarnya.
Terkait teknis pelaksanaan, Firnadi menjelaskan, masyarakat bisa langsung datang atau memberi konfirmasi kehadiran sehari sebelumnya agar bisa difasilitasi dengan baik.
“Kegiatan ini dilakukan di kantor DPRD, tepatnya di ruang fraksi PKS, bukan di rumah aspirasi,” kata dia.
Beberapa aspirasi yang sudah ditindaklanjuti melalui forum ini antara lain datang dari Kepala Desa Kutai Lama, yang menyampaikan persoalan perbatasan wilayah dengan Makroman, Samarinda.
“Permasalahan ini kami respons dengan menghadirkan unsur fraksi, termasuk dari wilayah Samarinda. Akhirnya, kita sepakat agar Kepala Desa atau pihak Sambutan mengajukan proposal agar kami bisa langsung menindaklanjuti nya,” tuturnya.
Tak hanya isu infrastruktur, bahkan dari beberapa mahasiswa, di antaranya perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) juga sempat menyuarakan soal advokasi gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Fraksi PKS, kata Firnadi, siap menampung dan menindaklanjuti tiap aspirasi sesuai substansi dan kewenangan yang pihaknya miliki.
“Kami ingin rakyat dekat dengan wakilnya, dan wakil rakyat pun hadir di tengah masyarakat. Sama-sama memanfaatkan hasil demokrasi ini,” pungkasnya. (ak/ko)
