Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai langkah tersebut berpotensi menghambat pembangunan daerah dan mengancam sektor pendidikan.
“Adanya efisiensi anggaran justru otomatis ada pengurangan dan akhirnya kita menjadi kesulitan dalam merencanakan pembangunan,” tegasnya.
Samri menegaskan bahwa dengan anggaran yang tersedia saat ini saja, Kota Samarinda masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pembangunan. Jika anggaran mengalami pemotongan, tantangan yang dihadapi akan semakin besar.
Selain pembangunan, Samri juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menuai kontroversi.
Menurutnya, program tersebut lebih baik dialihkan ke sektor pendidikan yang lebih dibutuhkan masyarakat.
“Mereka butuhnya pendidikan gratis, bukan makan gratis. Saya sepakat kalau itu (makan gratis) dialihkan ke pendidikan gratis. Kalau makan gratis ini masih kontroversi. Apalagi dengan nilai Rp10 ribu-Rp15 ribu per porsi, kira-kira terpenuhi tidak gizinya?” katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyinggung aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
Menurutnya, aksi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis menjadi prioritas utama bagi masyarakat dan mahasiswa di Samarinda.
Samri berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran agar tidak mengorbankan sektor-sektor vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Samarinda.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam pengalokasian anggaran agar pembangunan dan pendidikan tetap berjalan dengan baik. (adv/hd/ko)
