Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan pemerataan dalam pelayanan perizinan di Kota Tepian.
Langkah ini dinilai penting guna menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha lokal.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan bahwa pelayanan perizinan merupakan ujung tombak dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya agar seluruh proses perizinan dijalankan secara adil, terbuka, dan tidak diskriminatif.
“Pelayanan perizinan harus dilakukan tanpa tebang pilih. Baik investor besar maupun pelaku UMKM lokal harus mendapat akses yang sama. Ini kunci untuk menumbuhkan kepercayaan dan semangat berusaha di Samarinda,” ujar Samri, Rabu (8/10/2025).
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawal kinerja pemerintah kota dalam memastikan setiap unit layanan, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, menjalankan proses perizinan sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
Pengawasan tersebut, kata Samri, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
“Kami ingin memastikan pelayanan publik berjalan cepat, transparan, dan tepat sasaran. Jangan sampai ada kesan pelayanan hanya berpihak pada kelompok tertentu,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Selain itu, DPRD Samarinda juga mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk terus membenahi sistem layanan digital agar proses perizinan semakin efisien.
Menurut Samri, digitalisasi pelayanan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Perizinan yang mudah, transparan, dan pasti akan menciptakan kepercayaan bagi investor. Ini akan berdampak langsung pada meningkatnya investasi dan terbukanya lapangan kerja di Samarinda,” tutupnya. (adv/hr/ko)
