Samarinda – Kota Samarinda masih bergulat dengan berbagai persoalan klasik kota besar, mulai dari banjir, kemacetan, hingga masalah sosial dan lingkungan. Di tengah kondisi ini, DPRD Samarinda menegaskan komitmennya untuk selalu menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Romadhony Putra Pratama, menyebut tugas dewan tidak hanya berhenti pada legislasi dan penyusunan anggaran, tetapi fungsi pengawasan menjadi pilar utama untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai kebutuhan rakyat.
“DPRD harus hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Semua bentuk aspirasi, baik dari forum resmi, pertemuan warga, hingga aksi mahasiswa, wajib kami dengarkan dan tindak lanjuti. Itu bagian dari komitmen kami,” ujar Romadhony, Selasa (30/9/2025).
Politisi muda PDI Perjuangan ini menekankan bahwa setiap keluhan warga adalah sinyal penting yang tidak boleh diabaikan. Ia menyoroti isu banjir yang kerap muncul dalam dialog masyarakat sebagai indikasi bahwa masalah tersebut masih menjadi momok utama di Samarinda.
“Kalau kita bicara banjir, maka kita bicara soal kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi soal bagaimana masyarakat bisa hidup dengan layak dan aman,” tegasnya.
Romadhony menjelaskan, DPRD secara rutin menggelar rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan program strategis berjalan sesuai jalur. Dalam kondisi tertentu, DPRD juga menggunakan hak konstitusional seperti interpelasi bila menemukan kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan publik.
Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan. Forum-forum terbuka DPRD selalu tersedia untuk umum, sehingga warga bisa menyaksikan proses pengambilan keputusan secara langsung.
“Kami ingin transparansi tidak berhenti sebagai slogan. Warga berhak tahu bagaimana diskusi di DPRD berlangsung, dan memastikan aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan,” jelasnya.
Romadhony menambahkan, keberhasilan pembangunan di Samarinda tidak bisa hanya mengandalkan DPRD maupun pemerintah daerah. Kolaborasi erat dengan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Kota ini punya banyak tantangan, mulai dari banjir, kemacetan, hingga persoalan sosial dan lingkungan. Semua pihak harus bergerak bersama. DPRD siap memimpin dari depan, tapi kami juga butuh dukungan masyarakat,” pungkasnya. (adv/hr/ko)
