SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah kota untuk menjamin hak dasar masyarakat atas layanan pemakaman yang layak dan terjangkau, khususnya bagi warga kurang mampu.
Salah satu usulan konkret yang tengah dibahas adalah penyediaan lahan pemakaman gratis lengkap dengan fasilitas penguburan oleh pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vanandza, menegaskan bahwa pemakaman seharusnya tidak menjadi beban finansial tambahan bagi keluarga yang tengah berduka.
“Kami juga berharap fasilitasnya lengkap. Kalau bisa, lahan yang disediakan itu diberikan ke masyarakat gratis sampai tutup lubang jenazah. Jangan sampai masyarakat dikasih lahan tapi harus gali dan ratakan sendiri, bahkan akses jalannya rusak,” tegasnya.
Vanandza menyoroti mahalnya harga lahan pemakaman swasta yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan mayoritas warga Samarinda. Ia juga mengeluhkan kondisi akses jalan menuju beberapa lokasi pemakaman yang rusak dan menyulitkan proses penguburan.
“Cari untung boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Karena penghasilan masyarakat kita kan berbeda-beda. Jangan sampai warga tak mampu tidak bisa mendapatkan tempat pemakaman yang layak,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD bersama Pemerintah Kota Samarinda kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemakaman.
Regulasi ini bertujuan menata ulang sistem layanan pemakaman, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta, agar lebih adil dan merata.
Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan klasik yang selama ini dihadapi warga, mulai dari biaya tinggi, minimnya fasilitas, hingga persoalan aksesibilitas ke lokasi pemakaman. (Adv)
