DPRD Samarinda Dorong Penertiban PKL Dilakukan Humanis dan Terbuka untuk Dialog

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah.

Samarinda – Upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah ruas jalan Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Salah satunya terjadi di Jalan Slamet Riyadi, di mana banyak pedagang berjualan di trotoar dan area yang bukan peruntukannya.

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menilai langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga ketertiban dan kebersihan kota sudah tepat.

Namun, ia menekankan agar penertiban dilakukan dengan cara yang lebih humanis dan mengedepankan dialog dengan para pedagang.

“Satpol PP menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan. Tapi para pelaku usaha juga punya alasan karena mereka ingin bertahan hidup,” ujar Helmi, Kamis (16/10/2025).

Menurut Helmi, persoalan antara aparat penegak perda dan pedagang kecil seharusnya tidak dilihat sebagai konflik, melainkan sebagai tantangan untuk mencari solusi bersama.

Ia berharap pemerintah kota dapat menyiapkan langkah alternatif bagi para PKL yang ditertibkan, seperti penataan lokasi berjualan yang lebih tertib namun tetap memberikan ruang ekonomi bagi warga kecil.

“Perlu ada duduk satu meja antara Satpol PP dan pelaku usaha supaya bisa dibicarakan dengan baik. Satu pihak menjalankan tugas, satu lagi mencari nafkah, dua-duanya harus difasilitasi,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban kota tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi para pedagang kecil di Samarinda. (adv/hr/ko)

Bagikan :