Samarinda – Lonjakan harga beras dalam beberapa bulan terakhir memicu keresahan masyarakat Samarinda. Ketersediaan beras dengan harga terjangkau semakin terbatas, menimbulkan kekhawatiran akan dampak inflasi dan beban ekonomi warga.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Perumda Varia Niaga dapat menjadi solusi untuk menekan harga.
“Kalau kita ingin harga beras tetap stabil, maka perlu memangkas rantai distribusi. Perumda bisa turun sebagai penyalur agar lebih efektif,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).
Iswandi menjelaskan, panjangnya rantai pasok sering menjadi pemicu kenaikan harga. Ia juga menduga adanya permainan dari oknum agen yang memperburuk kondisi di tingkat konsumen.
“Kalau memang ada permainan agen, kita harus tindak. Jangan sampai masyarakat jadi korban,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD Samarinda berencana memanggil Dinas Perdagangan dan pelaku usaha untuk membahas ketersediaan stok serta langkah pengendalian harga jika tren kenaikan terus berlanjut.
Selain itu, Iswandi menyoroti maraknya isu beras oplosan yang tengah ramai diperbincangkan. Ia mengingatkan agar penanganan persoalan ini dilakukan secara hati-hati.
“Kalau terbukti ada praktik curang, tentu harus diberi sanksi. Tapi kalau tidak, jangan sembarang menuduh,” katanya.
Dewan menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar rutin setiap bulan disebut sebagai forum strategis untuk mencari solusi bersama.
“Ini bukan hanya soal stok beras, tapi juga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai inflasi liar hanya karena distribusi tidak terkendali,” ujar Iswandi.
Ia berharap keterlibatan BUMD dalam distribusi pangan dapat mempercepat penanganan masalah harga dan ketersediaan beras.
“Kuncinya adalah komitmen bersama. Kalau semua pihak serius, harga dan stok pasti bisa terkendali,” tandasnya. (adv/hr/ko)
