Kutai Kartanegara – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) siap mengawal keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa yang telah direalisasikan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026.
Perhatian tersebut terutama menyasar pembangunan jalan usaha tani dan jaringan irigasi untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi, saat menghadiri upacara penutupan TMMD ke-130 tingkat Kabupaten Kukar yang berlangsung di Lapangan Bola Kecamatan Loa Kulu, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi keterlibatan TNI dalam pembangunan desa.
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan komitmen pembangunan perdesaan, khususnya dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Program ini sejalan dengan komitmen kami untuk membangun desa. Partai Gerindra sangat mengenal program seperti ini, karena Pak Prabowo selalu menekankan kepada seluruh kader Gerindra agar ikut menjaga ketahanan pangan di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Ia mengatakan, DPRD Kukar akan berkoordinasi dengan komunitas desa untuk melihat kondisi jalan yang telah dibangun melalui TMMD.
Apabila masih terdapat kebutuhan pembangunan lanjutan, pihaknya akan mengupayakan agar dapat diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.
“Ke depan, kami juga akan berkoordinasi dengan komunitas desa setempat untuk melihat jalan-jalan yang sudah dibangun oleh TNI. Jika masih ada hal-hal yang perlu dilanjutkan, tentu akan kami upayakan agar pembangunan tersebut bisa diteruskan, khususnya untuk meningkatkan sektor pertanian di wilayah kami. Dengan begitu, akses masyarakat juga semakin terhubung,” jelasnya.
Selain keberlanjutan pembangunan jalan, ia juga menyoroti dukungan pemerintah daerah terhadap sektor pertanian.
Ia mengungkapkan, DPRD Kukar sebelumnya telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian untuk membahas kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada sektor pertanian.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikoordinasikan kembali agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan secara optimal, terutama untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur penunjang pertanian.
“Kemarin, kami juga telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian untuk membahas kewenangan pemerintah daerah. Selama hampir dua tahun, daerah tidak lagi diperbolehkan memberikan bantuan-bantuan tertentu kepada sektor pertanian,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pembangunan jalan usaha tani dan jaringan irigasi menjadi perhatian DPRD dalam mengawal percepatan pembangunan di wilayah daerah pemilihannya.
“Kami juga akan terus berkoordinasi dengan rekan-rekan teknis terkait percepatan pembangunan di wilayah Dapil kami. Fokus utamanya meliputi pembangunan jalan usaha tani dan jaringan irigasi,” tuturnya.
Sementara itu, Komandan Korem 091/ASN Kodam VI/Mulawarman, Kolonel Inf Rony Fitriyanto, menjelaskan TMMD merupakan program rutin TNI Angkatan Darat yang bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus membantu percepatan pembangunan di daerah.
Pada pelaksanaan TMMD ke-130 di Kukar, sejumlah sasaran fisik berhasil diselesaikan.
Di antaranya peningkatan jalan sepanjang 2.600 meter, pembukaan badan jalan sepanjang 2.500 meter, pembangunan lima jembatan kayu, 12 titik gorong-gorong, serta pembuatan parit sepanjang 5.000 meter.
Selain itu, terdapat sasaran tambahan berupa pembangunan 10 sumur bor, rehabilitasi 10 unit rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan 10 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), serta rehabilitasi dua masjid.
Ia mengatakan, pembangunan jalan yang berada di kawasan persawahan dan perkebunan diharapkan dapat memperlancar aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian, khususnya di Desa Jembayan Tengah.
Selain sasaran fisik, TMMD ke-130 juga diisi kegiatan nonfisik berupa penyuluhan dan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan unsur terkait, termasuk kepolisian.
Pelaksanaannya melibatkan 150 personel gabungan TNI dan Polri bersama masyarakat setempat.
Ia mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan TMMD.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya terjalin selama program berlangsung, tetapi juga terus terjaga dalam mendukung pembangunan desa.
“Tujuannya adalah meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menjaga sinergisitas antara TNI, pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh unsur pemerintahan,” pungkasnya. (adv/ns/ko)
