Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mempercepat penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM) di seluruh posyandu.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi posyandu menuju lembaga layanan terpadu masyarakat yang tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga mencakup berbagai bidang pembangunan sosial dan kemasyarakatan sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, mengatakan proses registrasi posyandu saat ini memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung pada akhir Oktober.
“Insyaallah di akhir bulan Oktober sudah selesai juga. Kalau Tabang sudah clear, kami pastikan 827 posyandu yang melaksanakan enam pelayanan standar minimal perangkat daerah atau 6 SPM itu sudah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya saat ditemui pada Senin (20/10/2025).
Elvandar menjelaskan, 6 SPM yang diterapkan di posyandu meliputi enam bidang urusan perangkat daerah, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), perumahan rakyat dan kawasan permukiman (Perkim), sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
“Selama ini posyandu identik dengan layanan kesehatan, padahal sekarang perannya jauh lebih luas karena juga menyentuh urusan sosial, pendidikan, dan infrastruktur dasar masyarakat,” jelasnya.
DPMD Kukar juga akan mengintervensi posyandu melalui lokus stunting dan kemiskinan sebagai prioritas pelaksanaan program.
Selain itu, lanjutnya, kelembagaan posyandu akan diperkuat melalui pembentukan Tim Pembina Posyandu dari tingkat desa hingga nasional agar koordinasi berjalan lebih efektif.
“Harapan kami, program ini benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan menjadi pusat layanan terpadu yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga,” pungkasnya. (ak/ko)
