Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti pengelolaan APBD yang setiap tahun mencapai Rp10 hingga Rp12 triliun, namun belum mampu memberi dorongan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai salah satu penyebabnya adalah peran badan usaha milik daerah (BUMD) yang masih berjalan di tempat.
Menurut Ahmad Yani, proyek-proyek daerah memang terus berjalan, tetapi sebagian besar nilai ekonominya justru dinikmati pihak luar.
Ia menegaskan, jika BUMD diberi porsi lebih besar dalam menggarap proyek strategis, perputaran uang akan tetap berada di daerah dan PAD bisa meningkat.
“Selama ini kita keluarkan duit triliunan, tapi nggak ada yang balik. Harusnya PAD kita naik, minimal ada yang kembali ke kas daerah,” ujarnya Jumat (8/8/2025).
Ia mengibaratkan, selama ini BUMD seperti penonton yang jarang diajak bermain, padahal mereka punya potensi menjadi pemain inti.
Dengan menguasai sebagian proyek infrastruktur, BUMD tidak hanya menguatkan fondasi ekonomi daerah, tapi juga menjadi sumber keuntungan yang berkelanjutan.
“Coba lihat, masa kontraktor biasa bisa untung, tapi BUMD kita nggak dilibatkan? Harusnya ada ‘kontraktor negara’ dari BUMD sendiri yang ikut proyek-proyek daerah,” tuturnya menjelaskan.
Ahmad Yani juga menyoroti banyaknya peluang ekonomi yang masih terbuka lebar di Kukar, seperti sektor pertambangan, migas, perkebunan, pertanian, hingga jasa. Menurutnya, bisa menjadi sebuah ladang bisnis yang menguntungkan jika BUMD dikelola dengan strategi dan manajemen yang tepat.
“Kita punya sumber daya. Kita juga bisa jadi pemasar, pengelola, bahkan investor. Tinggal bagaimana niat dan manajemen kita mengelolanya,” tegasnya.
Ia mengatakan, pembangunan daerah seharusnya tidak berhenti di angka penyerapan anggaran.
Setiap proyek, kata dia, wajib memiliki perhitungan dampak ekonomi, sehingga dana yang digelontorkan tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga keuntungan bagi daerah.
“Jangan sekadar bangun terus selesai. Harus ada hitungan dampak ekonominya. Apa yang bisa dikembalikan ke daerah? Itu yang selama ini belum ada,” jelasnya.
DPRD Kukar, kata dia, berkomitmen mendukung kebijakan dan regulasi yang membuat BUMD lebih aktif dan produktif.
“Kita ingin APBD yang besar ini kembali dalam bentuk PAD. Bukan cuma habis, tapi jadi kekuatan ekonomi daerah. DPRD sudah pikirkan, tinggal eksekutif menindaklanjuti,” pungkasnya. (ak/ko)
