Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menghadapi tahun 2026.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kukar, Johansyah usai rapat rapat paripurna ke-16 di ruang sidang utama DPRD Kukar pada Selasa (30/9/2025).
“Kami dari Fraksi Partai Golongan Karya berharap APBD-P perubahan 2025 ini betul-betul bisa menyentuh khalayak masyarakat Kukar,” ujarnya.
Johansyah menegaskan, struktur keuangan Kukar masih terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia menyebut kondisi tersebut tidak sehat apabila terus berlanjut dan perlu diimbangi dengan peningkatan PAD.
“Realitasnya saat ini kita lebih banyak mengandalkan dana bagi hasil. Oleh sebab itu, kita berharap di tahun 2026 nanti hal itu tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Ia juga menekankan, perlunya pengelolaan potensi daerah, terutama sektor pariwisata dan perekonomian, agar dapat menjadi sumber PAD baru yang berkelanjutan.
Menurutnya, hal ini bukan hanya aspirasi Fraksi Golkar, tetapi juga harapan semua fraksi di DPRD Kukar.
“Kami berharap ada peningkatan PAD dengan membentuk tempat-tempat yang bisa menghasilkan pemasukan, terutama di sektor pariwisata maupun perekonomian,” lanjutnya.
Johansyah memaparkan, sekitar 60 hingga 70 persen pendapatan daerah Kukar saat ini masih bersumber dari DBH, sementara kontribusi PAD hanya sekitar 20 persen.
“Paling tidak ke depan bisa seimbang 50-50,” pungkasnya. (ak/ko)
