Samarinda – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi kembali menjadi sorotan anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim.
Ia menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang dinilai kerap berulang dan memberikan dampak serius terhadap masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Rohim menilai bahwa permasalahan ini tidak bisa dianggap sepele dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak, terutama Pertamina sebagai badan usaha yang bertanggung jawab atas distribusi elpiji bersubsidi.
“Sudah saatnya masyarakat menyuarakan ketidakpuasan. Pertamina harus bertanggung jawab terhadap situasi yang terjadi,” tegas Rohim.
Ia juga menyinggung adanya dugaan praktik tidak sehat yang memengaruhi distribusi gas, seperti sindikasi atau permainan harga. Menurutnya, kelangkaan gas bukan hanya persoalan teknis pasokan, tetapi bisa jadi berkaitan dengan lemahnya tata kelola distribusi.
Rohim mempertanyakan klaim Pertamina yang menyatakan pasokan gas untuk wilayah Samarinda dalam kondisi aman. Ia menyoroti fakta di lapangan yang menunjukkan lonjakan harga drastis.
“Kalau memang pasokan diklaim cukup, lalu kenapa harga di lapangan bisa melonjak dari Rp18.000 menjadi Rp70.000 bahkan Rp80.000 per tabung?” ujarnya.
Ia menilai bahwa penanganan kelangkaan elpiji harus dilakukan secara struktural dengan melibatkan pemerintah pusat, mengingat Pertamina berada di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.
“Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam pengawasan langsung. Namun, aspirasi masyarakat tetap penting untuk disuarakan sebagai bagian dari pengawasan publik,” pungkasnya. (Adv)
