Wakil Ketua DPRD Kukar Junadi Minta Pemulihan Petani Gagal Panen Tak Berhenti Hanya pada Bantuan Beras

Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi saat menghadiri Penyaluran 18,9 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada 1.053 jiwa petani terdampak gagal panen di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu. (nisa/adakaltim)

Kutai Kartanegara – Penyaluran 18,9 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada 1.053 jiwa petani terdampak gagal panen di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, mendapat perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).

Bantuan yang disalurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar pada Selasa (17/11/2026) tersebut diharapkan tidak menjadi satu-satunya bentuk penanganan bagi petani yang terdampak kekeringan.

Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah lanjutan untuk memulihkan sektor pertanian, sehingga petani tidak hanya terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, tetapi juga memiliki kesempatan untuk kembali berproduksi.

Ia menyebut, bantuan beras tersebut merupakan langkah penting untuk meringankan beban masyarakat yang kehilangan hasil panen.

Namun, perhatian pemerintah perlu berlanjut pada pemulihan aktivitas pertanian yang menjadi sumber penghidupan para petani.

Terlebih, dampak kekeringan di Desa Sumber Sari mencakup sekitar 318 hektare lahan pertanian.

Luasan tersebut menunjukkan besarnya dampak yang harus ditangani, terutama dalam mempersiapkan petani menghadapi musim tanam berikutnya.

“Petani yang mengalami gagal panen bukan hanya kehilangan hasil produksi, tetapi mereka juga tetap harus memenuhi kebutuhan pangan keluarganya sehari-hari,” ujarnya.

Menurutnya, setelah penyaluran bantuan pangan, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan petani untuk kembali mengolah lahan.

Dukungan sarana produksi seperti bibit, pupuk, dan kebutuhan pertanian lainnya menjadi bagian penting dalam proses pemulihan tersebut.

Dengan dukungan itu, petani diharapkan tidak harus menanggung seluruh biaya untuk memulai kembali kegiatan pertanian setelah mengalami kerugian akibat gagal panen.

“Jangan sampai petani yang sudah mengalami kerugian akibat gagal panen justru harus menanggung sendiri seluruh biaya untuk memulai kembali aktivitas pertaniannya,” tegasnya.

Selain dukungan sarana produksi, ia juga meminta pemerintah memastikan pendataan masyarakat terdampak dilakukan secara menyeluruh.

Pendataan tersebut penting untuk mengetahui jumlah petani yang mengalami kerugian sekaligus memastikan bantuan dan program pemulihan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Ia menilai penanganan perlu melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta instansi terkait lainnya.

Dengan demikian, penanganan tidak berjalan secara terpisah, melainkan mencakup pemenuhan kebutuhan pangan hingga pemulihan lahan pertanian.

Di sisi lain, kejadian kekeringan tersebut juga perlu menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat kesiapsiagaan sektor pertanian.

Ketersediaan sumber air, pengelolaan irigasi, serta sarana pendukung pertanian perlu mendapat perhatian agar risiko gagal panen akibat kekurangan air dapat diantisipasi pada musim tanam mendatang.

Ia berharap pemerintah daerah memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada petani terdampak.

Upaya tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya mampu melewati masa sulit akibat gagal panen, tetapi juga dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian secara produktif.

“Pada prinsipnya, DPRD berharap petani yang terdampak tidak dibiarkan menghadapi kondisi ini sendiri. Mereka harus mendapatkan pendampingan dan dukungan sampai bisa kembali menanam dan menghasilkan panen,” tutupnya. (adv/ns/ko)

Bagikan :