DPRD Kukar Matangkan Lima Raperda, Perkuat Substansi dan Kepastian Hukum

Forum Konsultasi Publik (FKP) lima Raperda DPRD Kukar. (nisa/adakaltim)

Kutai Kartanegara – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mematangkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan memperkuat substansi regulasi dan kepastian hukum sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Proses tersebut dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), di Ruang Serba Guna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan lima Raperda yang tengah dibahas masing-masing Panitia Khusus (Pansus) tersebut sudah memasuki tahap akhir.

Melalui konsultasi publik, DPRD membuka ruang bagi masyarakat untuk turut memberikan pandangan terhadap rancangan regulasi sebelum difinalisasi.

Menurutnya, keberadaan lima Raperda tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan manfaat bagi daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami ingin Raperda ini benar-benar matang sebelum disahkan. Jangan sampai setelah menjadi Perda justru masih terdapat kekurangan dalam substansi maupun penerapannya,” ujarnya.

Dalam pembahasan kali ini, DPRD turut meminta Kejari Kukar memberikan paparan mengenai ketentuan penyusunan hukum pidana dalam Perda.

Hal tersebut menjadi perhatian agar ketentuan sanksi yang dicantumkan memiliki rumusan dan landasan hukum yang tepat.

Ia menilai, aspek pidana perlu diperhatikan karena setiap Perda yang mengatur larangan dan kewajiban masyarakat harus memiliki kejelasan mengenai konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.

“Teman-teman dari kejaksaan tentu lebih memahami aspek hukum dan perumusan ketentuan pidana. Karena itu, kami melibatkan mereka sebagai narasumber agar Perda yang memuat sanksi pidana bisa lebih sempurna,” jelasnya.

Selain Kejari, DPRD juga melibatkan Satpol PP yang memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan Perda.

Keterlibatan tersebut diharapkan membuat perangkat daerah terkait memahami aturan sejak proses penyusunan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih maksimal setelah disahkan.

Ia mengakui, selama ini masih terdapat Perda yang belum diikuti pengawasan dan penegakan secara optimal.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya melibatkan Satpol PP sejak tahap pembahasan.

“Jangan sampai Perda sudah disahkan, tetapi ketika terjadi pelanggaran tidak ada penegakan yang maksimal. Karena itu, Satpol PP perlu memahami aturan yang sedang kita susun agar nantinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” tegasnya.

Setelah konsultasi publik, masing-masing Pansus akan melanjutkan proses finalisasi.

Draf Raperda selanjutnya dikirim ke tingkat provinsi untuk mendapatkan koreksi dan penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi Perda.

DPRD Kukar menargetkan seluruh tahapan pembahasan tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026.

“Kami berharap seluruh prosesnya bisa berjalan sesuai jadwal. Setelah mendapatkan hasil koreksi dari provinsi, selanjutnya bisa kita sahkan menjadi Perda,” tutupnya. (adv/ns/ko)

Bagikan :