Kutai Kartanegara – Persediaan blangko KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini tersisa sekitar 4.000 keping. Jumlah tersebut perlu mendapat perhatian mengingat kebutuhan blangko untuk pelayanan administrasi kependudukan di Kukar mencapai rata-rata 100 ribu keping setiap tahun.
Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iryanto, mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan tambahan anggaran pengadaan blangko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kukar.
Adapun, dukungan anggaran diperlukan untuk menjaga ketersediaan blangko sekaligus mengantisipasi peningkatan kebutuhan pelayanan ke depan.
“Kami sudah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan blangko melalui RDP bersama Komisi I DPRD Kukar,” kata Iryanto.
Ia menjelaskan, kebutuhan blangko tidak hanya berkaitan dengan pelayanan rutin masyarakat. Disdukcapil juga harus mempersiapkan kebutuhan tambahan seiring rencana pemekaran dan penyesuaian wilayah administrasi tujuh desa definitif maupun desa persiapan di Kukar.
Jika perubahan tersebut ditetapkan, kata Iryanto, masyarakat yang terdampak perlu melakukan penyesuaian dokumen kependudukan karena adanya perubahan nomenklatur dan kode wilayah. Untuk mengantisipasi kebutuhan itu, Disdukcapil memperkirakan diperlukan sekitar 65 ribu keping blangko tambahan.
“Untuk kebutuhan tersebut, kami memperkirakan diperlukan sekitar 65 ribu keping blangko,” ungkapnya.
Iryanto menyebutkan, kebutuhan tahunan Disdukcapil Kukar rata-rata mencapai 100 ribu keping. Angka tersebut bahkan belum memperhitungkan kebutuhan pelayanan yang dilaksanakan melalui petugas di tingkat RT dan desa. Dengan kondisi stok yang tersisa sekitar 4.000 keping, pengadaan tambahan dinilai penting untuk menjaga kelancaran pelayanan.
“Kami berharap ada dukungan anggaran untuk pengadaan blangko. Tidak harus dalam jumlah besar, misalnya sekitar Rp1 miliar untuk belanja blangko KTP elektronik,” tuturnya. (adv/ns/ko)




