Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026). Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membenarkan adanya pengajuan surat pengunduran diri tersebut.
“Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden),” kata Budi Arie.
Menurut Budi Arie, Gibran bahkan disebut langsung menemui Prabowo untuk menyampaikan pengunduran dirinya. Pertemuan itu berlangsung setelah Presiden kembali ke Jakarta usai menjalani kunjungan kerja di Provinsi Aceh pada Rabu sore.
Kabar tersebut muncul setelah Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkap adanya pembicaraan antara Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu disebut turut membahas kemungkinan pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.
Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mundur di tengah perkembangan persoalan hukum yang berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikannya. Dinamika tersebut mencakup keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung),” kata Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo sebelumnya membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Ia menjelaskan bahwa pembicaraan antara keduanya memang berlangsung, termasuk mengenai dinamika yang berkembang terkait persoalan ijazah tersebut.
Polemik keabsahan ijazah Gibran juga merambah ke parlemen. Pada Rabu (11/11/2026), sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari berbagai fraksi disebut mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan yang menyeret nama wakil presiden tersebut.
Pengajuan HMP itu disebut melibatkan anggota dari delapan fraksi, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Gerindra. Langkah tersebut menambah dinamika politik di tengah berkembangnya persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran.
Rangkaian perkembangan tersebut membuat isu posisi Gibran sebagai wakil presiden menjadi perhatian publik. Namun, pengajuan surat pengunduran diri yang disampaikan Budi Arie masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi dari Istana maupun pihak Gibran. (ko)
