Kutai Kartanegara – Persoalan sampah yang tak kunjung tuntas di Kecamatan Loa Janan menjadi perhatian Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani.
Ketersediaan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang belum terealisasi selama kurang lebih 10 tahun menjadi salah satu persoalan yang kembali diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Yani saat melaksanakan Reses Tahap III Masa Sidang I Tahun 2026 di Kantor Kecamatan Loa Janan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang untuk menghimpun berbagai kebutuhan masyarakat yang diharapkan dapat masuk dalam program pembangunan pada 2027 dan 2028.
Ia menjelaskan, reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD untuk menyerap aspirasi secara langsung sekaligus memastikan kebutuhan setiap wilayah mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran.
“Kita ingin memastikan ada keberpihakan anggaran untuk Kecamatan Loa Janan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus kita dengarkan, kemudian kita perjuangkan agar bisa masuk dalam program pembangunan,” ujarnya.
Selain persoalan persampahan, sejumlah kebutuhan pembangunan lainnya turut disampaikan masyarakat.
Mulai dari pembangunan stadion mini, jembatan, hingga pembangunan jalan penghubung antardesa maupun antarkecamatan.
Aspirasi juga mencakup pengembangan sektor peternakan dan perikanan, ketersediaan air minum hingga kebutuhan pelayanan kelistrikan.
Berbagai usulan tersebut akan menjadi bahan pembahasan untuk diperjuangkan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Ia berharap aspirasi yang telah dihimpun dapat diakomodasi melalui APBD 2027 maupun 2028.
“Kita sudah mendengarkan semua keluhan masyarakat yang diwakili pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Kita harap ini bisa kita respons dan mudah-mudahan dapat direalisasikan,” jelasnya.
Khusus persoalan TPA, ia menilai ketersediaan fasilitas tersebut menjadi kebutuhan penting untuk memberikan kepastian terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Loa Janan.
Belum adanya lokasi pembuangan akhir yang jelas selama ini menjadi kendala dalam penanganan sampah.
Padahal, kata dia, kebutuhan tersebut telah disuarakan masyarakat sejak sekitar satu dekade lalu.
Untuk itu, ia meminta OPD terkait bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut, sehingga pembangunan TPA memiliki kepastian dalam perencanaan anggaran.
Ia berharap usulan yang telah disampaikan masyarakat tidak kembali tertunda dan dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Persoalan sampah ini menjadi kendala karena seolah-olah Kecamatan Loa Janan tidak memiliki tempat pembuangan akhir yang jelas. Ketersediaan TPA di Kecamatan Loa Janan itu sangat penting,” pungkasnya. (adv/ns/ko)
