Tenggarong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, membuka ruang dialog bersama puluhan jurnalis asal Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang tengah dihadapi industri media.
Pertemuan ini menjadi forum terbuka bagi insan pers untuk menyampaikan kegelisahan mereka terhadap kondisi kemitraan dan keberlangsungan perusahaan media di daerah.
Kegiatan tersebut digelar di rumah makan CEO Terapung, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong pada Rabu (28/1/2026).
Dalam dialog tersebut, Salehuddin secara khusus mengundang pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kukar.
Ia ingin memastikan suara aspirasi jurnalis daerah benar-benar terdengar dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam pembahasan kebijakan di tingkat legislatif.
Ia menyebut kondisi hubungan kerja antara pemerintah dan media saat ini tidak bisa dipandang baik-baik saja.
Menurutnya, berbagai perubahan kebijakan justru menempatkan media lokal pada posisi yang semakin rentan, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan profesionalisme yang terus meningkat.
“Kita harus akui, ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya kurang pas, sehingga proses kemitraan ini berada di titik kritis. Banyak media online maupun cetak yang sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup,” ujarnya kepada insan pers Kukar.
Ia menilai, persoalan yang dihadapi media bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga menyangkut kejelasan pola kerja sama dan ruang gerak yang semakin terbatas.
Situasi tersebut, menurutnya, berpotensi melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi di daerah jika tidak segera dicarikan jalan keluar.
Salehuddin menegaskan, peran media tidak dapat direduksi sekadar sebagai penyedia publikasi kegiatan.
Media, kata dia, memiliki fungsi strategis dalam menyampaikan kerja-kerja legislatif, menyuarakan kepentingan publik, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya melihat tantangan internal kawan-kawan media sangat besar, termasuk soal deskripsi pekerjaan dengan pemerintah yang harus segera dicarikan solusinya,”lanjutnya.
Meski mengakui bahwa tahun 2026 masih diwarnai keterbatasan akibat dinamika anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten, Salehuddin tetap menyampaikan pandangan optimistis.
Ia menyebut, ada peluang perubahan kebijakan keuangan yang lebih adaptif dan memberi ruang bagi keberlangsungan ekosistem media lokal.
“Saya yakin Insyaallah di 2026 ini kondisinya akan sedikit berbeda dan lebih berharga. Kami di komisi akan terus memperjuangkan agar kemitraan ini kembali pulih. Harapannya, pada 2027 nanti kondisi keuangan kita benar-benar stabil kembali,” pungkasnya. (ak/ko)
