Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat sinergi dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Remaong Kutai Menamang (RKM) melalui forum dialog yang digelar bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (15/12/2025).
Forum ini menjadi wadah komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Ormas untuk menyatukan pandangan terkait pengawalan pembangunan daerah, khususnya agar pelaksanaannya berjalan transparan, sesuai regulasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan DPRD membuka ruang seluas-luasnya bagi Ormas untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan konstruktif.
Menurutnya, keterlibatan Ormas merupakan bagian penting dalam memperkuat pengawasan sosial terhadap kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Kami di DPRD tidak pernah menutup ruang dialog. Kritik dan masukan dari masyarakat maupun Ormas justru kami anggap sebagai bagian dari kontrol sosial yang sehat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Ketiga fungsi ini kami jalankan untuk memastikan APBD benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata dia.
Lebih lanjut, Ahmad Yani mendorong Ormas daerah agar turut aktif mengawasi proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBD.
Menurutnya, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Ormas akan memperkuat transparansi serta memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
“Kalau semua elemen terlibat, pengawasan akan lebih kuat dan pembangunan bisa berjalan sesuai tujuan yang kita harapkan bersama,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kukar juga menyampaikan klarifikasi atas sejumlah dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat penyampaian pesan moral yang kurang tepat, khususnya kepada Ormas.
Di sisi lain, ia menegaskan komitmen DPRD untuk tetap menjunjung tinggi kebebasan pers dengan mengedepankan profesionalisme dan akurasi pemberitaan.
“Kami menghormati kebebasan pers, namun kami juga berharap setiap informasi yang disampaikan ke publik tetap berpegang pada kode etik jurnalistik,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua umum RKM Kadir, didampingi Ketua DPC RKM Kukar Jordi, menyampaikan komitmen untuk mendukung langkah DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan.
Ormas RKM menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai mitra strategis pemerintah, sekaligus mendorong keberpihakan terhadap tenaga kerja dan pengusaha lokal.
“Ormas daerah siap bersinergi dan berkontribusi positif demi pembangunan Kukar yang adil dan berkelanjutan,” tutupnya. (ak/ko)
