Tenggarong – Mulai tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan membangun dan memperbaiki infrastruktur sekolah berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan.
Hal itu ditegaskan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80, dimana ia menyampaikan setiap sekolah memiliki kondisi berbeda sehingga pembangunan harus diarahkan sesuai prioritas masing-masing wilayah.
Aulia menjelaskan, selama ini masih banyak sekolah yang menghadapi persoalan mendasar dalam proses pembelajaran, mulai dari ruang kelas panas, atap bocor, hingga toilet yang tidak sebanding dengan jumlah murid.
“Kami melihat langsung ada sekolah muridnya dua ratus, tapi toiletnya cuma dua. Ini sudah tentu tidak layak,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Bupati menuturkan bahwa penerapan pembangunan berbasis kebutuhan sekolah merupakan langkah strategis yang selaras dengan arah Program Kukar Idaman Terbaik, yang menekankan pemenuhan layanan dasar terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh bersifat seragam, melainkan harus menyesuaikan dengan urgensi masing-masing sekolah.
“Kebutuhan sekolah A tidak sama dengan sekolah B, jadi pemerintah harus menyesuaikan kebijakannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aulia menyampaikan bahwa mulai 2026 bantuan operasional sekolah akan diarahkan secara lebih fleksibel, sehingga sekolah dapat menentukan sendiri bagian mana yang perlu diprioritaskan.
Ia mencontohkan sekolah yang WC-nya rusak harus difokuskan pada perbaikan itu terlebih dahulu, sementara sekolah lain bisa mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki ruang belajar atau perabot.
“Kami ingin setiap sekolah punya ruang untuk menentukan apa yang paling penting bagi mereka,” kata dia.
Aulia juga menekankan, pengelolaan anggaran perbaikan sarana prasarana harus dilakukan secara transparan dan melibatkan guru. Karena, guru adalah pihak yang paling memahami kondisi asli di lapangan.
“Yang tahu persis apa yang terjadi di sekolah itu adalah Bapak Ibu guru, jadi mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” ucapnya.
Aulia kemudian mengingatkan agar sekolah tidak hanya fokus pada administrasi penggunaan anggaran, namun harus tetap mengutamakan kualitas proses belajar-mengajar.
Menurutnya, perbaikan sarana prasarana harus selalu membawa dampak langsung terhadap kenyamanan guru dan murid.
“Jangan sampai sibuk mengelola anggaran, tapi melupakan hakikatnya, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran,” tuturnya.
Pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan mendukung proses belajar.
Ia memastikan arah pembangunan pendidikan akan terus diperkuat secara bertahap. “Insya Allah pendekatan kita tahun 2026 adalah pendekatan sekolah,” pungkasnya. (adv/ak/ko)
