Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti rendahnya transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Tepian.
Menurutnya, sektor parkir seharusnya mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara profesional dan terbuka.
“Parkir bukan sekadar soal lahan atau juru parkir (jukir), tapi juga menyangkut potensi pendapatan daerah. Kalau dikelola dengan baik, ini bisa jadi sumber PAD yang besar. Kalau tidak, masalahnya akan terus muncul, mulai dari kebocoran pendapatan hingga konflik di lapangan,” ujar Iswandi, Senin (6/10/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh titik parkir potensial di kota. Data yang akurat, kata dia, menjadi dasar penting untuk menghitung potensi pendapatan secara riil.
“Harus ada perhitungan pasti. Berapa kendaraan yang parkir di satu titik dalam sehari, seminggu, sebulan. Dari data itu bisa kelihatan potensi riil pendapatannya,” tegasnya.
Untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar objektif, Iswandi bahkan mengusulkan agar mahasiswa atau akademisi dilibatkan dalam survei lapangan.
“Mereka bisa turun langsung menghitung jumlah kendaraan di titik-titik tertentu. Hasilnya tentu lebih objektif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Iswandi mengusulkan agar pengelolaan parkir di titik-titik strategis dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Langkah ini dinilai dapat menekan kebocoran PAD sekaligus mencegah campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Daripada ribut dengan preman atau jukir nakal, lebih baik dilelang saja. Jadi jelas, siapa berani bayar lebih tinggi sesuai potensi titik parkir, dia yang menang,” jelasnya.
Menurutnya, sistem lelang juga akan menciptakan standar harga dasar berdasarkan potensi zona parkir. Pemerintah daerah pun akan memperoleh sumber pendapatan yang lebih pasti dan terukur.
Namun, ia menegaskan perlunya pengawasan ketat pasca-lelang untuk mencegah penyimpangan.
Selain soal retribusi, Iswandi turut menyoroti maraknya parkir liar, terutama oleh kendaraan besar seperti truk dan kontainer yang kerap menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan.
“Truk dan kontainer yang parkir sembarangan harus ditertibkan. Kalau memang perlu lahan parkir khusus, segera siapkan. Jangan sampai mereka parkir di bahu jalan dan mengganggu lalu lintas,” tegasnya.
DPRD, lanjut Iswandi, siap memberikan dukungan penuh kepada Dishub, baik dari sisi regulasi maupun anggaran, demi memperbaiki sistem perparkiran di Samarinda.
“Kalau memang perlu perda baru, kita siapkan. Kalau butuh dukungan anggaran, kita bahas bersama. Yang penting, penggunaan anggaran harus diawasi agar sesuai peruntukan,” ujarnya.
Iswandi menutup pernyataannya dengan harapan agar ke depan, pengelolaan parkir di Samarinda dapat berjalan transparan, profesional, dan bebas pungli.
“Kami ingin sistem parkir yang jelas, tanpa pungli, tanpa kebocoran, dan bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat maupun PAD,” pungkasnya. (adv/hr/ko)
